"Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan berpengaruh sekali terhadap pendapatan daerah," ujar Samsudin berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan pada 2023 dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Lampung menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menyumbang nilai cukup besar, yaitu mencapai Rp1,6 triliun atau 45,1 persen dari total pendapatan asli daerah di provinsi tersebut yang nilainya Rp3,76 triliun.
"Pemerintah kabupaten dan kota harus ikut berpartisipasi aktif dalam pendataan dan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan besarnya potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, mari kita optimalkan dalam mengelola PKB dan BBNKB bersama," katanya.
Ia menjelaskan tingkat kepatuhan membayar PKB secara nasional maupun di Provinsi Lampung masih di bawah 50 persen dari total data jumlah kendaraan bermotor yang ada.
"Hal ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah kabupaten serta kota untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena masih terdapat potensi pendapatan yang belum tertagih. Bapenda harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan kepatuhan membayar PKB agar bisa lebih dari 50 persen atau bahkan harus bisa mencapai 80 persen," tambahnya.
Menurut dia, dengan memaksimalkan pendataan dan penagihan tunggakan pajak kendaraan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah.
Tanggapan tambahan dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Provinsi Lampung Jon Novri.
"Saat ini kami telah melakukan upaya optimalisasi penerimaan PKB melalui kegiatan pendataan dan penagihan tunggakan PKB dari rumah ke rumah atau jemput bola menggunakan aplikasi SIPP-PKB," kata Jon Novri.
Kemudian melakukan kegiatan aksi tempel-tempel (ATT) dan razia gabungan di seluruh wilayah Lampung yang sedang berjalan hingga dua pekan ke depan.
