"Kami sudah memberikan jawaban dari tim advokasi Polda Metro Jaya. Dan ini sesuai dengan permohonan yang diajukan pemohon kemarin," kata Kombes Pol Leonardus di Jakarta, Selasa, setelah membacakan jawaban di PN Jaksel.
Menurut dia pada persidangan praperadilan untuk menjawab permohonan dari pemohon, maka termohon memberikan sejumlah argumentasi jawaban terkait apa yang dimintakan.
Ia memastikan apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan empat batang bukti milik Aiman telah sesuai prosedur yang berlaku.
Leonardus mengatakan pada dasarnya penyidik meminta surat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk barang bukti berupa telepon genggam, namun setelah melalui serangkaian pemeriksaan dirasa perlu menyita IG, kartu SIM, dan juga akun email milik Aiman.
"Kami sudah menjelaskan bahwa ada keadaan yang mendesak, dalam arti kita sudah mengetahui bahwa ternyata ada barang bukti lain yang ada di dalam alat bukti yang sudah kami sita sebelumnya," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa mengatakan penyitaan telepon genggam, media sosial, dan email oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya cacat hukum formil.
Menurut dia, surat penyitaan yang dikeluarkan oleh PN Jaksel yang menjadi dasar penyitaan telepon genggam milik Aiman Witjaksono tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Finsen mengatakan, seharusnya yang menandatangani surat tersebut adalah Ketua PN Jaksel, bukan Wakil Ketua PN Jaksel, apalagi dalam surat penyitaan tersebut tidak dicantumkan bahwa Wakil Ketua PN Jaksel sebagai penjabat, atau pelaksana tugas.
Untuk itu kata Finsen, pihaknya mengajukan praperadilan tersebut kepada PN Jaksel, agar apa yang telah disita oleh polisi bisa dikembalikan lagi.
"Penyitaan oleh termohon (Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) cacat formil," tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Polisi: Penyitaan barang milik Aiman sudah sesuai perundang-undangan
