Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Evie Fatmawaty menyatakan dari 89 perusahaan tapioka di Lampung, hanya 28 yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dan sisanya belum melaporkan data perusahaan.
Minimnya data yang masuk, menurut dia, membuat pemerintah daerah tidak memiliki informasi akurat tentang kapasitas produksi tapioka di wilayah setempat.
"Hanya 28 perusahaan yang telah mendaftar di SIINas. Sisanya, kami tidak memiliki datanya. Akibatnya, kami tidak bisa memastikan kapasitas produksi tapioka di Lampung setiap tahunnya," ujar Evie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung, Selasa (11/3).
Menanggapi hal ini, Anggota Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menegaskan bahwa perusahaan produsen tapioka wajib mendaftar di SIINas sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 2 Tahun 2019.
Fauzi mengingatkan bahwa SIINas adalah sistem digital yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data industri secara nasional.
"Bagaimana pemerintah bisa mendapatkan data valid jika hanya 28 perusahaan yang terdaftar? Kami masih memberi toleransi, tetapi setelah RDP ini, kami minta semua perusahaan segera mendaftar. Jika tidak, kami akan rekomendasikan sanksi administratif," tegas Fauzi di hadapan 43 perwakilan perusahaan tapioka yang hadir.
Dalam RDP tersebut, Pansus Tata Niaga Singkong meminta perwakilan perusahaan yang hadir untuk melaporkan total produksi mereka. Dari 24 perusahaan yang memberikan data, total produksi tapioka di Lampung mencapai sekitar 2 juta ton per tahun.
Data ini sangat penting untuk menentukan kebutuhan tapioka dalam negeri dan mengatur batasan impor. DPRD menegaskan bahwa tanpa data akurat dari seluruh produsen, pemerintah akan kesulitan dalam mengambil kebijakan yang tepat terkait industri tapioka.
Berita kerja sama
