Jambi (ANTARA) - Pemprov Jambi mengajukan permintaan teknologi modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar wilayah provinsi ini dapat turun hujan karena selama lebih dari dua pekan, di daerah ini tidak pernah hujan yang berdampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga kabut asap melanda.
"Sejauh ini pihak Pemprov Jambi berkoordinasi dengan BNPB apakah perlu Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau tidak, karena kebijakan TMC ini merupakan kebijakan nasional dalam hal ini dari BNPB dan kami minta mereka akan menurunkan timnya," kata Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Kamis.
Pada puncak musim kemarau saat ini, di Provinsi Jambi jumlah luasan lahan yang terbakar sudah mencapai 1.025 hektare.
Luasnya kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan kabut asap kian pekat di Provinsi Jambi namun demikian kabut asap di Jambi kali ini juga berasal dari provinsi tetangga."Asap ini kan kita mengakui ini bukan hanya asap dari Jambi tetapi dari luar Jambi, karena angin bergerak ke Jambi maka asap itu ikut," kata Al Haris.
Sementara itu Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Provinsi Jambi mencatat sejak Januari hingga Oktober 2023, jumlah titik panas di Provinsi Jambi sebanyak 2.246 titik atau hotspot yang terpantau, terbanyak ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) yaitu sebanyak 552 titik hotspot, kemudian di Kabupaten Sarolangun terdapat 422 hotspot, Tebo 378 titik hotspot dan Kabupaten Merangin 370 hotspot.
Meski demikian dalam beberapa hari ke depan BMKG Provinsi Jambi memprediksi terdapat intensitas hujan di Provinsi Jambi, namun intensitas hujan tersebut terjadi dalam kategori ringan hingga sedang dan Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi diminta terus maksimal melakukan monitoring dan pemadaman, sehingga hotspot yang muncul tidak menimbulkan api.
