Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kota Bengkulu melakukan kunjungan kerja untuk belajar upaya penanganan inflasi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, di Mamuju, Kamis, mengatakan, Pemerintah Kota Bengkulu belajar penanganan inflasi di Mamuju karena merupakan kabupaten dengan inflasi terendah di Indonesia sekitar 2,94 persen.
Ia mengatakan, selain belajar upaya penanganan inflasi, Pemerintah Kota Bengkulu juga mengajak pemerintah di Mamuju untuk menjalin sinergi dan kerja sama di sektor sosial dan pendidikan.
"Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Mamuju dan masyarakat Bengkulu yang bahagia, dengan bekerjasama menjalankan program unggulan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Kota Bengkulu untuk dijalankan bersama," katanya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Bengkulu telah menjalankan program larangan cerai dengan mediasi Pemerintah Kota Bengkulu dan mengedepankan aturan agama untuk mencegah perceraian itu.
"Di Kota Bengkulu juga terdapat program layanan creambath gratis di salon untuk menjaga kebersihan masyarakat, serta program membahagiakan anak yatim yang diasuh setiap pejabat eselon di Pemerintah Kota Bengkulu," katanya.
Ia mengatakan, program Pemerintah Kota Bengkulu tersebut, juga dapat dijalankan pemerintah di Kabupaten Mamuju untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.
Sementara itu Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi Duka mengatakan kunjungan Pemerintah Kota Bengkulu merupakan sebuah kehormatan bagi warga dan pemerintah di Mamuju.
Ia mengatakan, pemerintah di Mamuju mampu menekan inflasi karena pemberian bantuan sarana prasarana pertanian bagi petani, sebagai program unggulan pemerintah di Mamuju.
Selain itu lanjutnya, juga dilaksanakan program bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hingga menggencarkan operasi pasar murah dan penyediaan bahan pangan yang distribusinya terintegrasi.
Ia mengatakan, Mamuju sebelumnya dilanda bencana gempa 6,2 magnitudo pada 15 Januari 2021 dan pendemi COVID-19 namun mampu
membangun ekonomi hingga mencapai 5,44 persen dengan program bantuan untuk pembangunan ekonomi masyarakat.
