"Untuk 2024 Bengkulu menerima alokasi DAK non fisik untuk program bantuan operasional keluarga berencana dari pemerintah pusat sebesar Rp42,22 miliar," kata Kepala Kantor (Kanwil) DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya di Bengkulu, Sabtu.
Ia menyebutkan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menekan angka stunting, mendukung program keluarga berencana dan masih banyak lagi.
Berikut alokasi bantuan operasional keluarga berencana di Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan Rp4,25 miliar, Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp6,01 miliar.
Kemudian, Kabupaten Rejang Lebong Rp4,62 miliar, Kota Bengkulu Rp3,82 miliar, Kabupaten Kaur Rp4,56 miliar, Kabupaten Seluma Rp4,66 miliar.
Lalu, Kabupaten Mukomuko Rp4,04 miliar, Kabupaten Lebong Rp3,04 miliar, Kabupaten Kepahiang Rp3,06 miliar dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp3,72 miliar.
Bayu mengimbau kepada seluruh kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), dan pihak terkait untuk memanfaatkan anggaran operasional tersebut untuk membantu mengatasi permasalahan kesehatan di Bengkulu, salah satunya stunting.
"Kanwil DJPb Bengkulu meminta agar anggaran tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh pemda masing-masing untuk membantu masyarakat dan pemda mematuhi aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan terkait teknis masing-masing serta mempercepat penyampaian pelaporan penggunaan dana agar tidak telat untuk tahap selanjutnya," terang dia.
Kemudian, Kabupaten Rejang Lebong Rp4,62 miliar, Kota Bengkulu Rp3,82 miliar, Kabupaten Kaur Rp4,56 miliar, Kabupaten Seluma Rp4,66 miliar.
Lalu, Kabupaten Mukomuko Rp4,04 miliar, Kabupaten Lebong Rp3,04 miliar, Kabupaten Kepahiang Rp3,06 miliar dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp3,72 miliar.
Bayu mengimbau kepada seluruh kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), dan pihak terkait untuk memanfaatkan anggaran operasional tersebut untuk membantu mengatasi permasalahan kesehatan di Bengkulu, salah satunya stunting.
"Kanwil DJPb Bengkulu meminta agar anggaran tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh pemda masing-masing untuk membantu masyarakat dan pemda mematuhi aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan terkait teknis masing-masing serta mempercepat penyampaian pelaporan penggunaan dana agar tidak telat untuk tahap selanjutnya," terang dia.
