Menteri dan Gubenur dijadwalkan hadiri Raker FKD-MPU

id hamartoni rapat fkd-mpu, plt sekda, hamartoni ahadis

Menteri dan Gubenur dijadwalkan hadiri Raker FKD-MPU

Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Lampung Hamartoni Ahadis (tengah) saat memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan FKD-MPU di Gedung Pusiban, kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin, (12/3). (Foto: Humas Pemprov Lampung)

Bandarlampung  (Antaranews Lampung) - Tiga menteri dan 10 gubernur akan menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XVIII/2018 di Provinsi Lampung, 27-29 Maret 2018.

"Menteri yang diagendakan hadir yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadist di Bandarlampung, Senin (12.3).

Ia menyebutkan, raker gubernur FKD-MPU tersebut rencananya dilaksanakan di hotel berbuntang di Bandarlampung, Lampung.

Sebanyak 10 gubernur yang hadir yaitu dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timut (NTT).

Menurutnya, pelaksanaan FKD-MPU berdasarkan Surat Keputusan Bersama Gubernur Anggota FKD-MPU Nomor : 59/SK/MPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU tahun 2014-2018.

Hamartoni menjelaskan untuk periode pertama, Lampung adalah provinsi terakhir yang ditunjuk menjadi tuan rumah raker gubernur FKD-MPU.?

"Dalam rapat, kami membahas masalah persiapan penyambutan, kesiapan pendampingan dan hal-hal tehnisi lainnya, kemudian akan dilanjutkan pembahasan dengan kabupaten/jota sebagai salah satu partisipan yang berperan dalam meramaikan dan menyukseskan acara," ujarnya.

Rakergub akan mengusung tema "Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Program Kerjasama melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi Anggota MPU".

Ada tiga topik pembahasan dan pokok permasalahan yang dibahas. Pertama kerja sama penyelesaian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Kedua penyediaan Informasi pangan dan pengendalian inflasi daerah. Lalu yang terakhir pembentukkan MPU Tourism-Trade-Investment-Center Jakarta.??

"Poin yang dibahas pada kunjungan itu masalah tema kegiatan, masalah sosial, masalah kejiwaan, masalah stres masyarakat di 10 provinsi tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, ada tiga provinsi yang sangat menonjol? permasalahan tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.