Pemprov apresiasi BPK melakukan pengawasan dana desa

id pj sekretaris daerah, hamartoni ahadis, audinesi dengan bpk, awasi dana desa

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat audiensi dengan BPK Perwakilan Lampung, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Selasa (10/7) (Foto: Humas Pemprov Lampung)

Pemerintah Provinsi Lampung merasa sangat terbantu akan adanya pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan dana desa
Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung yang akan melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2015-2018.

"Pemerintah Provinsi Lampung sangat menyambut baik BPK Perwakilan Lampung untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan dana desa. Diharapkan dengan adanya pengumpulan data tersebut dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa ke depannya," ujar Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, di Bandarlampung, Rabu.

Ia meminta satuan kerja terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dapat memberikan informasi dan data tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. 

Satuan kerja terkait, lanjutnya, harus membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang akan dilakukan BPK.

Pejabat Sekdaprov itu menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung merasa sangat terbantu akan adanya pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan dana desa.

"Kami merasa terbantu dengan adanya pengumpulan data ini. Dan kami berharap agar pihak BPK dapat memberikan informasi seperti kendala yang terjadi ataupun pengelolaan dana desa yang masih kurang, sehingga kami dapat memberikan teguran kepada Kabupaten masih tidak melakukan pengelolaan dana desa secara optimal," ujarnya.

Pejabat BPK Perwakilan Lampung Dana Boedi Wibowo mengatakan pihaknya melakukan pengumpulan data dan informasi tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018.

"Kami bukan melakukan pemeriksaan tetapi melakukan pengumpulan data. Kami ingin menggali terkait peranan pemerintah Provinsi Lampung dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa," jelasnya.

Pihaknya akan melakukan pengumpulan data selama lima hari kerja hingga hari Jumat (13/7).

"Minggu depan kami juga akan menurunkan empat tim untuk melakukan pemeriksaan kinerja kabupaten dalam pengawasan dan pengarahan dana desa. Adapun kabupaten yang akan dilakukan pemeriksaan yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus dan Pesawaran," katanya.

Dana juga menerangkan bahwa ke depannya secara serentak di seluruh Indonesia akan melakukan pemeriksaan terkait dana desa tersebut.
Pewarta :
Editor: Samino Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar