Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan pertemuan yang membahas masalah sisa Dana Bagi Hasil (DBH) dan pajak rokok yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi setempat sebesar Rp98 miliar.

"Kami baru menerima kunjungan dari Pj Gubernur Lampung tadi, kami membicarakan masalah dana bagi hasil dan mendapatkan kebijakan yang cukup baik," kata Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana, di Bandarlampung, Selasa.

Dia pun mengatakan bahwa secara total dana bagi hasil untuk Bandarlampung yang belum direalisasikan oleh Pemprov Lampung sebesar Rp98 miliar dan akan dibayarkan secara bertahap.

"Tadi usai pertemuan, Pj Gubernur bilang akan dibayar bertahap DBH-nya. Tentunya itu harapan kami karena sebagai ibu kota Provinsi Lampung ada pembangunan yang harus diselesaikan dengan DBH," kata dia.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin mengatakan bahwa kedatangannya ke Pemkot Bandarlampung guna membahas persoalan yang belum selesai, di antara masalah DBH.

"Saya membuka diri bersama ibu Wali Kota Bandarlampung dan banyak komunikasi, apa saja program yang harus dijalankan, termasuk masalah DBH itu," kata dia.

Ia pun menegaskan bahwa pihaknya akan menugaskan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Secara teknis kami akan menugaskan OPD terkait untuk membereskan masalah antara Pemkot Bandarlampung dan Pemprov Lampung termasuk DBH," kata Samsudin.

Baca juga: Pj Gubernur Lampung minta stabilitas harga komoditas pangan terjaga

Baca juga: Pj Gubernur Lampung minta dinkes cepat tangani kasus polio

Baca juga: Wali Kota harap satgas remaja anti narkoba jadi teladan