Komisi II DPR minta perkuat sinergi percepat program PTSL di Lampung Selatan

Jumat, 5 Juni 2026 19:23 WIB

Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza saat setelah menghadiri kegiatan sosialisasi bersama jajaran Kantor Wilayah BPN/ATR Lampung Selatan dengan aparat desa dan masyarakat di Kecamatan Kalianda, Jumat. ANTARA/Riadi Gunawan

Saya sebagai anggota komisi II DPR RI yang kebetulan bermitra dengan kementerian ATR/BPN

Lampung Selatan (ANTARA) - Komisi II DPR RI mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza di Lampung Selatan, Jumat, mengatakan sinergi tersebut diwujudkan melalui sosialisasi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN/ATR Lamsel dengan aparat desa dan masyarakat guna memperkuat koordinasi pelaksanaan reformasi agraria dan tata ruang wilayah.

“Saya sebagai anggota komisi II DPR RI yang kebetulan bermitra dengan kementerian ATR/BPN, ingin memastikan bagaimana kementerian ini bisa menjembatani persoalan percepatan sertifikasi tanah masyarakat di Lampung Selatan,” kata dia.

Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan percepatan sertifikasi tanah masyarakat, sekaligus untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran.

Menurutnya, program PTSL memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan di masyarakat.

“Dalam kegiatan sosialisasi ini yang hadir dari desa-desa, mudah-mudahan dengan terbukanya forum seperti ini minimal kantor pertanahan Lampung Selatan mendapatkan informasi langsung, sehingga yang terjadi persoalan ini kita bisa urai,” ucapnya.

Dalam upaya mencapai target nasional pendaftaran tanah, Komisi II DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program PTSL melalui dukungan kebijakan dan penguatan koordinasi dengan ATR/BPN. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kepastian hukum pertanahan, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan.

“Upaya kita sebagai wakil rakyat yang duduk di pusat kebetulan mitranya Komisi II, mudah-mudahan ini cepat selesai sesuai harapan,” ujar dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi II DPR minta perkuat sinergi percepat program PTSL di Lamsel