Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi tersebut untuk segera mengakselerasi Program Desaku Maju untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung.
"Pemerintah kabupaten dan kota harus bisa segera mengakselerasi Program Desaku Maju dan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, guna menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung. Desaku Maju yang menjadi salah satu program unggulan Provinsi Lampung, dan ini menjadi payung program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi berbasis di desa," ujar Jihan Nurlela berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan, dengan pendekatan terpadu tersebut, maka dapat membuat program pengentasan kemiskinan semakin efektif di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.
"Program Desaku Maju dapat dikembangkan di seluruh desa di Provinsi Lampung, kemudian kabupaten dan kota bisa menyesuaikan dengan potensi atau keunggulan di masing-masing desa dalam mengembangkan program tersebut," katanya.
Ia menjelaskan, daerah dapat mengadopsi, mengembangkan, serta memodifikasi Desaku Maju sesuai dengan karakteristik wilayahnya sehingga potensi lokal dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dia menjelaskan, selain penerapan Program Desaku Maju, kabupaten dan kota juga penting untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ia meminta, seluruh pihak harus bisa mengoptimalkan pelaksanaan program secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
"Tiga pendekatan dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut penting kita lakukan secara sinergis dan simultan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian antara provinsi dan kabupaten serta kota. Kita harus menyentuh akar permasalahan dari setiap lokus sasaran program pengentasan kemiskinan," ucap dia.
Ia pun meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat, dan setiap program yang dilakukan harus menyentuh langsung masyarakat miskin serta memberi peluang untuk berkembang.
"Mari kita terus memperbaiki perencanaan agar semakin matang, strategis, dan berbasis data yang lebih akurat. Sebab dalam penanggulangan kemiskinan dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah yang erat dan berkesinambungan," katanya.
Ia mengingatkan, kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan karena diperlukan kebijakan yang inklusif dan intervensi yang tepat sasaran, sehingga bisa semakin efektif penanggulangannya.
Baca juga: Pesantren jadi garda terdepan atasi masalah lingkungan
Baca juga: Wagub Lampung ajak masyarakat ubah perilaku dalam pengelolaan sampah
Baca juga: Wagub Lampung: Pabrik pemurnian gleserin jadi upaya dukung hilirisasi
