Dewan Pers: Terlalu banyak wartawan tidak profesional

id ketua dewan pers, yosep adi prasetyo, banyak wartawan tidak profesional, meutya hafidz, wakil ketua komisi 1 dpr

Dewan Pers: Terlalu banyak wartawan tidak profesional

Logo Dewan Pers (Foto : Net)

...Dewan Pers telah meminta kepada kementerian atau kabinet pemerintahan Republik Indonesia (RI) untuk menghapus semua anggaran untuk pers...
Jakarta (ANTARA Lampung) -  Hingga saat ini masih terlalu banyak wartawan yang tidak profesional, sehingga perlu dilakukan uji kompetensi, kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Dalam acara Sarasehan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung dengan wartawan, di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, Yosep mengatakan, Dewan Pers telah diminta oleh DPR RI untuk merapikan pers di Tanah Air.

Pada bagian lain, ia juga menyatakan Dewan Pers telah meminta kepada kementerian atau kabinet pemerintahan Republik Indonesia (RI) untuk menghapus semua anggaran untuk pers.

Sebelumnya, Komisi I DPR meminta Dewan Pers memaksimalkan percepatan sertifikasi kompetensi wartawan dan perusahaan pers.

"Komisi I DPR meminta Dewan Pers memaksimalkan percepatan sertifikasi uji kompetensi wartawan dan perusahaan pers," kata  Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi I dengan Dewan Pers, di ruang rapat Komisi I, Jakarta, pada 14 Juli 2016.

Ia mengatakan, memaksimalkan percepatan sertifikasi uji kompetensi wartawan dan perusahaan pers bertujuan agar kepemilikan sertifikasi wartawan dan perusahaan pers terdata dengan baik.

Hal itu, menurut Meutya, akan mampu membentuk wartawan dan perusahaan pers yang profesional dan bukan yang partisan maupun abal-abal.

"Kami juga mendesak Dewan Pers menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara optimal," ujar Meutya yang pernah menjadi reporter di sebuah tv swasta itu.

Menurut dia, Dewan Pers harus mampu menjalankan fungsi mengawal kemerdekaan pers secara profesional, bertanggung jawab, dan independen untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. (Ant)