DPR dan pemerintah harus evaluasi soal maraknya bupati terkena OTT

Selasa, 10 Maret 2026 12:40 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat berbicara dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR dan pemerintah harus bersama-sama mengevaluasi terkait maraknya bupati yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan kasus korupsi.

"Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa merespons pertanyaan soal maraknya bupati terkena OTT.

Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberi pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah. Dia menilai kesadaran akuntabilitas bagi para kepala daerah merupakan hal penting.

"Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," kata dia.

Selain itu, dia pun mempertanyakan keterkaitan maraknya bupati yang terjerat kasus hukum itu dengan mahalnya biaya politik dalam kontestasi pemilu.

Sebelumnya, sejumlah bupati dari berbagai daerah terjerat masalah hukum terkait dugaan korupsi, di antaranya Bupati Pekalongan, Bupati Lampung Tengah, Bupati Ponorogo, Bupati Pati hingga Bupati Rejang Lebong.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan sejumlah bupati itu sebagai tersangka, terus mendalami kasus-kasus itu hingga memeriksa sejumlah saksi terkait.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Puan: DPR-pemerintah harus evaluasi soal maraknya bupati terkena OTT