Wagub Lampung: Pengawasan ketenagakerjaan efektif lindungi pekerja

Selasa, 25 November 2025 21:20 WIB

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memberikan santunan JKN kepada tenaga kerja di daerahnya. ANTARA/HO-Pemprov Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan

Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mengatakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan yang efektif dapat melindungi para pekerja di daerahnya.

"Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan," ujar Jihan Nurlela di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya strategis untuk melindungi tenaga kerja sekaligus menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan.

"Dengan komunikasi yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja, perusahaan dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan," katanya.

Wagub menjelaskan pengawasan ketenagakerjaan tidak hanya menjamin penegakan hukum, tetapi juga memberikan penerangan dan memberi nasihat teknis kepada pengusaha dan pekerja agar implementasi regulasi berjalan efektif.

"Fungsi ini sangat penting untuk mendukung terciptanya pekerjaan yang layak, termasuk kepastian hubungan kerja yang menjamin hak-hak tenaga kerja, perlindungan sosial, peningkatan kompetensi tenaga kerja, produktivitas, dan penerapan K3," ucap dia.

Menurut dia, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di Lampung, perlu dilakukan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, peningkatan jumlah serta kompetensi pengawas, sekaligus alokasi anggaran berbasis kebutuhan.

"Penyusunan regulasi turunan yang mendukung transisi ke sistem pengawasan terpusat. Strategi ini diharapkan mampu menjawab dinamika dunia kerja di masa mendatang," tambahnya.

Ia melanjutkan semua pihak harus berperan aktif dalam membangun hubungan industrial yang sehat demi kepentingan bersama.