Lampung Selatan (ANTARA) - Wakil Bupati Lampung Selatan (Lamsel) M. Syaiful Anwar menekankan pentingnya perubahan budaya birokrasi guna memperkuat sistem antikorupsi di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.
"Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari tindakan hukum seperti OTT, tapi juga dari sejauh mana kita mampu mentransformasi sistem dan budaya birokrasi," kata Wabub di Kalianda, Selasa.
Ia menekankan perlunya langkah konkret dalam memperbaiki sistem dan memperkuat integritas di seluruh lini kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
"Transformasi yang diharapkan bukan sekadar perubahan prosedur, melainkan juga pergeseran pola pikir dari budaya feodal menuju etos kerja yang melayani dengan profesionalisme dan empati,” katanya.
Untuk memperketat sistem pencegahan korupsi di seluruh lini birokrasi, pihaknya telah menggelar rapat pemantapan dan evaluasi program pemberantasan korupsi Tahun 2025, bersama tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, rapat evaluasi ini menjadi momentum strategis bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dengan KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berintegritas.
Ia juga menyampaikan pentingnya pembekalan pada rapat evaluasi tersebut sebagai upaya sistematis dalam membangun budaya kerja yang bersih dan profesional.
Wabub menegaskan bahwa korupsi menjadi musuh utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, membangun tatanan birokrasi yang bersih adalah langkah strategis yang harus diwujudkan demi menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan berdaya guna.
“Saya mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah atas upaya kolektif membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.
Baca juga: PT HKA kolaborasi dengan Pemkab Lamsel untuk dukung kesejahteraan warga
Baca juga: Pengelola Tol Bakter apresiasi Forkopimda Lamsel soal ganti rugi JTTS
Baca juga: Bupati Lamsel ingatkan perangkat desa jauhi praktik pungli
