Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya meningkatkan indeks demokrasi di wilayahnya dengan menjaga penerapan tiga indikator utama demokrasi untuk mendukung pembangunan demokrasi di daerah.
"Upaya peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Lampung pada tahun ini terus dilakukan," ujar Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada di Bandarlampung, Jumat.
Hal itu mengingat, kata dia, nilai-nilai demokrasi telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025—2045. Selain itu, sesuai dengan misi Gubernur Lampung dalam meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan
Firsada mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen dalam meningkatkan indeks demokrasi sebagai alat ukur yang menunjukkan perkembangan demokrasi di setiap provinsi.
Ia lantas menyebutkan aspek penyusunan indeks demokrasi yang terdiri atas tiga indikator utama, yaitu kebebasan dengan jumlah tujuh indikator, kesetaraan tujuh indikator, dan kapasitas lembaga demokrasi delapan indikator.
"Kita berusaha menjaga tiga variabel ini agar tidak turun. Oleh karena itu, semua pihak harus saling bersinergi untuk menjaganya," katanya.
Menurut dia, indeks demokrasi ini sangat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan demokrasi di daerah pada masa depan.
Pj. Sekda Lampung mengutarakan bahwa pembangunan politik memiliki nilai yang sama dengan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Dengan iklim politik yang stabil dan sehat, kata dia, menjadi syarat utama menciptakan keadaan yang kondusif di wilayah bagi pelaksanaan pembangunan serta mewujudkan kebijakan yang berkualitas.
Pada kesempatan itu dia mengharapkan semua pihak dapat bersinergi serta mendukung peningkatan capaian indeks demokrasi di Provinsi Lampung.
"Kalau angka indeks demokrasi Lampung saat ini masih 78,32 atau di bawah, berarti tidak ada kemajuan," ucapnya.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak perlu menjaga dan meningkatkan tiga indikator utama demokrasi agar ada kemajuan dalam berdemokrasi.
Kendati demikian, Firsada memandang perlu ada intervensi yang tepat untuk setiap indikator yang masih lemah agar ada peningkatan indeks demokrasi di Provinsi Lampung.
Ia berharap partisipasi dan informasi program dari berbagai lembaga, instansi, maupun perangkat daerah dapat membantu meningkatkan perolehan nilai pada indikator demokrasi untuk Provinsi Lampung pada tahun ini dan masa depan.
Baca juga: Rapat skala kecil Pemprov Lampung tetap gunakan fasilitas pemda
Baca juga: Pemprov Lampung revisi aturan perkuat kebijakan penghapusan uang komite
Baca juga: Gubernur Lampung optimalkan aplikasi KPB untuk dukung hilirisasi pertanian
