"Saat ini kami tengah menyiapkan salinan cadangan data daerah tersendiri sebagai bentuk antisipasi mengatasi adanya serangan siber. Pelaksanaan penyalinan cadangan data daerah ini dilakukan segera sesuai instruksi BSSN dan Kemenkominfo," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskomiinfotik) Provinsi Lampung Achmad Saefulloh di Bandarlampung, Sabtu.
Ia mengatakan, salinan cadangan data milik pemerintah daerah tersebut nantinya akan dikirimkan ke pusat data nasional sementara (PDNS) yang ada di Batam.
"Karena data Pemerintah Provinsi Lampung ada di pusat data nasional sementara yang ada di Tanggerang, jadi data masih aman dan tidak mengganggu pelayanan publik. Tapi tetap kami sediakan salinan cadangan datanya untuk mengantisipasi," katanya.
Dia menjelaskan, penyalinan cadangan data penting dilakukan, sebab saat ini daerah telah menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dengan pusat data nasional sebagai bentuk penyatuan pusat data pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
"Layanan publik sampai saat ini tidak masalah, meski memang serangan siber masih mungkin ada akan tetapi hal itu sudah cepat di tindak lanjuti," ucap dia.
Menurut dia, dalam menanggulangi ancaman keamanan siber pada data daerah Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki tim tanggap insiden siber atau computer security incident response team (CSIRT).
"Sejak 2022 lalu di Lampung sudah dibentuk CSIRT untuk menanggulangi serangan siber, menjamin keamanan ruang siber, dan meningkatkan keamanan serta pertahanan berbasis siber. Sehingga kalau ada serangan dalam kadar ringan, sedang ataupun yang berbahaya mereka akan tahu dan tangani secara langsung," tambahnya.
Diketahui beberapa waktu ini telah terjadi peristiwa serangan siber pada pusat data nasional sementara (PDNS) 2 di Surabaya, dan peretasan atas data pemerintah masih terus dalam proses pemulihan.
Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 2021 telah terdeteksi serangan siber yang masuk ke Indonesia sebanyak 1,6 miliar. Tercatat serangan siber tersebut terjadi tertinggi pada sektor akademik sebanyak 38,03 persen, sektor swasta 25,37 persen, pemerintah daerah 16,86 persen, pemerintah pusat 8,26 persen, hukum 4,18 persen, dan personal dengan persentase 2,66 persen.
Baca juga: Pj Gubernur Lampung sebut layanan publik tidak terganggu peretasan PDN
Baca juga: Pj Gubernur Lampung siap jadi duta promosi produk UMKM lokal
Baca juga: Pj Gubernur Lampung sebut Pemda dukung pemberantasan judi online
Baca juga: Pj Gubernur Lampung sebut layanan publik tidak terganggu peretasan PDN
Baca juga: Pj Gubernur Lampung siap jadi duta promosi produk UMKM lokal
Baca juga: Pj Gubernur Lampung sebut Pemda dukung pemberantasan judi online
