Beijing (ANTARA) - Kongres Rakyat Nasional China (NPC) memasukkan beberapa rencana prioritas legislasi selama lima tahun ke depan, terutama dalam menghadapi tekanan pihak asing.
"Rencana legislasi lima tahun ke depan sedang disusun. Prioritas utamanya adalah undang-undang terkait dengan urusan luar negeri," kata juru bicara Komite Tetap Ke-14 NPC Wang Chao di Beijing, Sabtu.Undang-undang anti-asing itu diprioritaskan sebagai bentuk perlawanan China terhadap "yurisdiksi lengan panjang" yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya.
"Beberapa negara terus menyalahgunakan penerapan undang-undang ekstra-teritorial dalam negeri mereka yang melanggar norma internasional untuk menekan entitas dan individu asing guna melayani kepentingan mereka sendiri. China dengan tegas menentang praktik semacam itu," katanya dalam pengarahan pers yang digelar sehari menjelang Sidang Parlemen Dua Sesi.
Pada 2022, NPC selaku lembaga legislatif tertinggi China telah mengumumkan rancangan undang-undang tentang urusan luar negeri yang disusun untuk menanggulangi tindakan pembatasan dari pihak asing.
"Untuk melawan penindasan dan campur tangan urusan dalam negerinya, China telah memperkenalkan sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk RUU Sanksi Anti-Asing untuk menangkal penerapan undang-undang dan tindakan asing yang salah," kata Wang.
Menurut dia, China dengan tegas menolak pelanggaran karena kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat diganggu gugat oleh negara mana pun.
"China memperkenalkan hal itu untuk diundangkan agar secara tegas bisa melawan tindakan yang melemahkan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China serta merugikan hak dan kepentingan sah warga negara China," ujarnya.
