Mahasiswa tuntut kaji ulang Amien bapak reformasi

Senin, 21 Mei 2018 20:51 WIB

Amin Rais (kiri) berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) dalam acara peringatan 20 tahun reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5). (FOTO: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Dulu dia namanya digaung-gaungkan, kemudian hari ini menjadi orang yang bisa dikatakan memprovokasi kegaduhan bangsa ini, kata dia

Yogyakarta (Antaranews Lampung) - Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Aksi Mahasiswa Indonesia Yogyakarta menuntut untuk mengkaji ulang penyematan julukan bapak reformasi kepada Amien Rais karena dinilai tidak layak.

Tuntutan itu mereka suarakan dalam aksi damai 20 Tahun Reformasi di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Senin sore.

"Kaji ulang sebutan bapak reformasi itu," kata Koordinator aksi Difa Nusantara.

Menurut Difa, sejumlah kegaduhan dan kontroversi yang berulang kali disulut Amien Rais semakin mempetegas bahwa penyematan sebutan bapak reformasi itu salah alamat.

"Dulu dia namanya digaung-gaungkan, kemudian hari ini menjadi orang yang bisa dikatakan memprovokasi kegaduhan bangsa ini," kata dia.

Ia mencatat banyak ujaran yang dilontarkan oleh Amien Rais justru memecah belah persatuan, salah satunya adalah upaya mendikotomikan partai menjadi partai Allah dan partai setan.

Sebagai seorang pelaku dari gerakan reformasi, menurut Difa, seyogianya Amien Rais lebih banyak mengambil posisi menjaga stabilitas keutuhan Negara Kesatuan Republil Indonesia (NKRI), bukan sebaliknya.

Ia menilai masih banyak aktor-aktor gerakan reformasi yang lebih layak menyandang sebutan bapak reformasi. "Saya pikir masih banyak pelaku reformasi yang cukup bijak melihat persoalan bangsa, misalnya yang tergabung dalam Pena (Perhimpunan Nasional Aktivitas) 98, di Yogyakarta juga banyak tokoh reformasi yang bisa menjadi motivasi bagi generasi muda," kata dia.

Selain menyoroti Amien Rais, dalam aksi damai 20 Tahun Reformasi itu, para mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Aksi Mahasiswa Indonesia Yogyakarta juga mengecam partai-partai politik yang justru berpihak kepada organisasi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Selain itu, mereka juga menuntut negara tegas dan tidak memberikan ruang terhadap berbagai gerakan radikalisme dan ekstremisme.

"Dalam momen 20 Tahun Reformasi, sejauh ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama-sama," kata Difa.