Bandarlampung (ANTARA) - Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur perkotaan serta ekonomi terintegrasi serta berkelanjutan menjadi fokus pada pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandarlampung tahun 2024.
"Fokus musrembang itu merujuk pada kebijakan nasional 2025, di mana pemerintah pusat masih memfokuskan pada pemulihan sektor ekonomi nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Eva Dwiana di Bandarlampung Jumat.
Dia mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan fokus tersebut, tentu perlu ada peningkatan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, kemudian peningkatan kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Sebagai langkah awal, pelaksanaan pembangunan tentunya memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu daerah," kata dia.
Menurut Eva, adanya mekanisme perencanaan partisipatif, teknokratis, politis, top-down dan bottom-up menjadi mekanisme yang harus dilaksanakan bersama agar pembangunan dapat direncanakan secara komprehensif.
"Sehingga apa yang menjadi visi kota ini dapat terwujud yakni Bandarlampung yang sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang merupakan cita-cita masa depan dapat diwujudkan melalui pembangunan di seluruh sektor," kata dia.
Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan menyampaikan bahwa terdapat empat poin yang harus difokuskan oleh Pemkot Bandarlampung dalam Musrembang ini.
"Poin itu meliputi pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum dan pemerintahan, serta pilar infrastruktur, kewilayahan, dan lingkungan.
Perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga melalui penyediaan keterampilan, pemberdayaan serta pertumbuhan lapangan kerja baru,” katanya.
Selain itu, pertumbuhan sektor ekonomi perdagangan dan jasa juga perlu ada peningkatan produktivitas di Kota Bandarlampung.
"Tentunya hal itu bisa dicapai dengan penguatan sektor ekonomi kreatif dan digitalisasi ekonomi. Seperti penguatan sektor UMKM, IKM, dan transformasi sektor informal menjadi formal,” kata dia.
Pemkot Bandarlampung pun perlu meningkatkan kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya pada pilar hukum dan tata kelola pemerintah perlu penyederhanaan birokrasi hingga pelayanan publik berbasis digital dapat meningkat.
"Kemudian pada pilar kewilayahan pemkot perlu meningkatkan infrastruktur, pemantapan jalan aksesibilitas dan menurunkan emisi gas rumah kaca," kata dia.
Baca juga: Wali Kota: THR ASN diberikan 10 hari jelang Lebaran
Baca juga: Wali Kota Bandarlampung harap Bimtek KPK beri pemahaman antikorupsi kepada ASN
Baca juga: Wali Kota Bandarlampung tegaskan hiburan malam tutup selama Ramadhan 1445 H
"Fokus musrembang itu merujuk pada kebijakan nasional 2025, di mana pemerintah pusat masih memfokuskan pada pemulihan sektor ekonomi nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Eva Dwiana di Bandarlampung Jumat.
Dia mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan fokus tersebut, tentu perlu ada peningkatan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, kemudian peningkatan kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Sebagai langkah awal, pelaksanaan pembangunan tentunya memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu daerah," kata dia.
Menurut Eva, adanya mekanisme perencanaan partisipatif, teknokratis, politis, top-down dan bottom-up menjadi mekanisme yang harus dilaksanakan bersama agar pembangunan dapat direncanakan secara komprehensif.
"Sehingga apa yang menjadi visi kota ini dapat terwujud yakni Bandarlampung yang sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang merupakan cita-cita masa depan dapat diwujudkan melalui pembangunan di seluruh sektor," kata dia.
Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan menyampaikan bahwa terdapat empat poin yang harus difokuskan oleh Pemkot Bandarlampung dalam Musrembang ini.
"Poin itu meliputi pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum dan pemerintahan, serta pilar infrastruktur, kewilayahan, dan lingkungan.
Perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga melalui penyediaan keterampilan, pemberdayaan serta pertumbuhan lapangan kerja baru,” katanya.
Selain itu, pertumbuhan sektor ekonomi perdagangan dan jasa juga perlu ada peningkatan produktivitas di Kota Bandarlampung.
"Tentunya hal itu bisa dicapai dengan penguatan sektor ekonomi kreatif dan digitalisasi ekonomi. Seperti penguatan sektor UMKM, IKM, dan transformasi sektor informal menjadi formal,” kata dia.
Pemkot Bandarlampung pun perlu meningkatkan kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya pada pilar hukum dan tata kelola pemerintah perlu penyederhanaan birokrasi hingga pelayanan publik berbasis digital dapat meningkat.
"Kemudian pada pilar kewilayahan pemkot perlu meningkatkan infrastruktur, pemantapan jalan aksesibilitas dan menurunkan emisi gas rumah kaca," kata dia.
Baca juga: Wali Kota: THR ASN diberikan 10 hari jelang Lebaran
Baca juga: Wali Kota Bandarlampung harap Bimtek KPK beri pemahaman antikorupsi kepada ASN
Baca juga: Wali Kota Bandarlampung tegaskan hiburan malam tutup selama Ramadhan 1445 H