Menkumham lantik Direktur Jenderal PP yang baru
Kamis, 23 Februari 2023 13:44 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly memberikan arahan usai melantik Dirjen PP Asep N Mulyana di Jakarta, Kamis (23/2/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly menekankan tiga aspek penting kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-undangan (PP) yang baru dilantik yakni Asep N Mulyana.
"Pertama inteligensi. Saya tidak meragukan inteligensi Pak Asep," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly usai melantik Direktur Jenderal PP Asep N Mulyana di Jakarta, Kamis.
Menurut Yasonna, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat tersebut adalah sosok yang tenang dalam kalem atau tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.
Poin kedua yang ditekankan Yasonna ialah seorang pejabat harus energik atau penuh dengan semangat dalam bekerja atau mengemban tugas sebagai abdi negara. Pejabat yang diberikan amanah oleh negara harus bisa mengabdikan diri melebihi dari panggilan tugas.
Terakhir, politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan seorang pejabat harus memiliki integritas yang tinggi, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepadanya.
"Integritas yang terpenting dan utama," tegas Yasonna.
Ia mengatakan inteligensi, energik atau pekerja keras serta integritas harus dimiliki seorang pemimpin agar tugas yang dipercayakan berjalan baik, dan membawa manfaat bagi masyarakat.
Kepada Dirjen PP yang baru, Yasonna berpesan agar terus memperkuat Direktorat Jenderal PP terutama dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan.
Apalagi, Asep yang sebelumnya berlatar belakang jaksa, dituntut segera bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Pertama inteligensi. Saya tidak meragukan inteligensi Pak Asep," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly usai melantik Direktur Jenderal PP Asep N Mulyana di Jakarta, Kamis.
Menurut Yasonna, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat tersebut adalah sosok yang tenang dalam kalem atau tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.
Poin kedua yang ditekankan Yasonna ialah seorang pejabat harus energik atau penuh dengan semangat dalam bekerja atau mengemban tugas sebagai abdi negara. Pejabat yang diberikan amanah oleh negara harus bisa mengabdikan diri melebihi dari panggilan tugas.
Terakhir, politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan seorang pejabat harus memiliki integritas yang tinggi, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepadanya.
"Integritas yang terpenting dan utama," tegas Yasonna.
Ia mengatakan inteligensi, energik atau pekerja keras serta integritas harus dimiliki seorang pemimpin agar tugas yang dipercayakan berjalan baik, dan membawa manfaat bagi masyarakat.
Kepada Dirjen PP yang baru, Yasonna berpesan agar terus memperkuat Direktorat Jenderal PP terutama dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan.
Apalagi, Asep yang sebelumnya berlatar belakang jaksa, dituntut segera bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor : Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Melalui program Kompak, Satpol PP Metro perkuat peran masyarakat tanggulangi kebakaran
18 December 2025 18:35 WIB
Komdigi ajak masyarakat untuk aktif awasi risiko penggunaan digital pada anak
16 November 2025 9:51 WIB
MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung dukung Japto Soerjosoemarno dalam Mubes XI
07 October 2025 10:45 WIB
FPTI siapkan peta jalan agar panjat tebing berprestasi di Olimpiade LA 2028
07 September 2025 15:08 WIB
Terpopuler - Pemerintah/Dewan/Peradilan
Lihat Juga
Kejati Lampung susun berkas perkara korupsi tiga ASN Kejari Bandarlampung
25 March 2023 13:38 WIB, 2023
Zulkifli sebut anggaran buka puasa bersama pejabat dialihkan untuk rakyat
24 March 2023 21:27 WIB, 2023
Gub Jateng Ganjar Pranowo tolak Israel berlaga pada Piala Dunia U-20 Indonesia
24 March 2023 4:43 WIB, 2023
Pramono Anung: Larangan buka puasa bersama hanya untuk pejabat pemerintahan
23 March 2023 19:12 WIB, 2023
Tiga narapidana teroris di Lapas Rajabasa ucap ikrar setia kepada NKRI
21 March 2023 12:45 WIB, 2023