Rycko dorong sinergi pusat dan daerah atasi hambatan pembangunan di Lampung

Jumat, 24 April 2026 10:11 WIB

Rycko Menoza Dorong Sinergi Pusat-Daerah Atasi Hambatan Pembangunan di Lampung (ANTARA/HO-Tim Rycko Menoza)

Bandarlampung (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza SZP menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengurai berbagai hambatan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung.

Dalam kunjungan kerja reses Komisi VII di Lampung, Rycko menyatakan bahwa kehadiran para pengambil kebijakan dari kementerian dan lembaga pusat merupakan momentum bagi daerah untuk menyampaikan persoalan ril di lapangan, mulai dari sektor industri, UMKM, hingga ekonomi kreatif.

"Tentu kita harapkan persoalan dan hambatan di daerah bisa tersampaikan. Yang lebih penting adalah keberlanjutan. Kami mempertemukan kementerian dengan stakeholder di Lampung agar mereka saling mengenal dan berkoordinasi langsung supaya aspirasi daerah bisa sampai ke pusat," ujar Rycko Menoza di Bandarlampung, Kamis.

Terkait pengembangan sektor pariwisata di Lampung, Rycko menggarisbawahi bahwa pembangunan destinasi wisata tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, perlu ada integrasi antarkementerian untuk membenahi masalah aksesibilitas, infrastruktur transportasi, hingga keterlibatan UMKM lokal.

"Pariwisata tidak bisa berdiri tunggal. Ada aspek aksesibilitas, bantuan UMKM, hingga rambu-rambu petunjuk jalan yang melibatkan Kementerian Perhubungan. Sinergi antar-lembaga dengan Kementerian Pariwisata sebagai leading sector sangat penting untuk memastikan wisatawan bisa sampai ke tujuan dengan aman dan mendapatkan informasi yang memadai," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa waktu kunjungan reses yang singkat ini harus ditindaklanjuti ke meja perundingan yang lebih teknis bersama para pengambil kebijakan di pusat agar hambatan yang ditemukan di Lampung dapat segera dicarikan solusinya.

Mitigasi kenaikan harga gas untuk UMKM

Menanggapi isu kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg yang mulai berdampak pada pelaku usaha, Rycko meminta pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk memberikan kelonggaran atau dispensasi khusus bagi sektor UMKM.

Ia menyadari bahwa tantangan ekonomi global, termasuk konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur logistik seperti Selat Hormuz, turut berimbas pada harga energi nasional. Namun, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil tetap harus menjadi prioritas.

"Kami berharap ada kebijakan khusus, minimal diberikan jeda waktu atau dispensasi bagi pelaku UMKM yang bergantung pada penggunaan LPG. Jika penyesuaian harga tidak bisa dihindari, maka kementerian harus memberikan insentif tambahan di luar skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah ada," tegasnya.

Melalui langkah mitigasi tersebut, diharapkan daya beli dan keberlangsungan usaha UMKM di Lampung tetap terjaga di tengah fluktuasi harga energi global.