Pemprov Lampung raih penghargaan kualitas pelayanan publik tertinggi

Kamis, 29 Januari 2026 18:42 WIB

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menerima penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Lampung atas kualitas pelayanan publik oleh Ombudsman RI. ANTARA/HO-Pemprov Lampung.

Kami memastikan pelayanan publik di Provinsi Lampung dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, lalu berjalan sesuai aturan dan bebas dari maladministrasi

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kualitas pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari bahwa pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil penilaian Ombudsman RI sebagai pijakan untuk terus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola pelayanan publik, mulai dari sistem, mekanisme pengawasan, hingga peningkatan kapasitas aparatur di daerah," katanya.

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi satu-satunya dari 38 pemerintah provinsi di Indonesia yang berhasil meraih predikat tersebut.

"Kami memastikan pelayanan publik di Provinsi Lampung dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, lalu berjalan sesuai aturan dan bebas dari maladministrasi," ucap dia.

Sebelumnya, penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela pada acara Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.

Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, serta perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta kota se Indonesia.