Bandarlampung (ANTARA) - Realisasi anggaran transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Lampung selama 2024 mencapai Rp22,5 triliun dan bertumbuh 4,89 persen dari tahun ke tahun.
"Penyaluran transfer ke daerah selama 2024 terealisasi sebesar Rp22,5 triliun atau sudah mencapai 98,97 persen dan tumbuh 4,89 persen dari tahun ke tahun," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Rosmauli saat menyampaikan rilis APBN KiTA di Bandarlampung, Kamis.
Ia mengatakan kinerja transfer ke daerah yang bertumbuh tersebut didukung oleh peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, hibah, dana desa, dan insentif fiskal.
"Untuk DAU mengalami pertumbuhan 8,88 persen dari tahun ke tahun, sebelumnya di 2023 realisasi Rp12,7 triliun. Sedangkan di 2024 Rp13,8 triliun dengan sumbangan tertinggi dari block grant yang tumbuh 17,07 persen atau sebanyak Rp10,8 triliun, kemudian DAU Pendanaan Kelurahan tumbuh 0,74 persen yakni Rp41 miliar, dan DAU Dukungan THR, gaji tiga belas guru ASN Daerah berjumlah Rp292,38 miliar atau tumbuh 247,26 persen," katanya.
Sedangkan komponen DAU lainnya adalah DAU Pekerjaan Umum Rp329,53 miliar, DAU PPPK Rp276,93 miliar, DAU Pendidikan Rp1,4 triliun, dan DAU Kesehatan Rp588 miliar.
"Bagi DAK Fisik tumbuh 15,31 persen dari tahun ke tahun, dimana pada 2023 Rp1,19 triliun dan 2024 Rp1,37 triliun. Ini meningkat akibat ada peningkatan di DAK Fisik irigasi sebesar 40,08 persen atau Rp43,86 miliar, DAK Fisik Kesehatan dan Keluarga Berencana 6,52 persen atau Rp199,29 miliar," ucap dia.
Kemudian DAK Fisik Lingkungan Hidup bertumbuh 93,58 persen atau sebesar Rp3,34 miliar, DAK Fisik Pertanian tumbuh 23,89 persen atau berjumlah Rp33,49 miliar, dan DAK Fisik Pendidikan tumbuh 0,10 persen dengan jumlah Rp443,73 miliar.
"DAK Non Fisik tumbuh 0,57 persen dari tahun ke tahun di 2023 realisasi sebesar Rp4,07 triliun di 2024 realisasi Rp4,09 triliun. Dengan dana tertinggi ada pada DAK Non Fisik Dana TPG ASN Daerah yang tumbuh 40,91 persen atau sebesar Rp1,67 triliun dan Bantuan Operasional Sekolah tumbuh 40,27 persen atau Rp1,65 triliun," tambahnya.
Sedangkan untuk dana desa penyaluran sudah mencapai Rp2,33 triliun atau 99,83 persen dengan pertumbuhan 1,39 dari tahun ke tahun, sebab di 2023 penyaluran hanya Rp2,30 triliun. Dan dana desa di 2024 telah tersalur ke 2.445 desa dan 2.446 penerima.
"Dan untuk intensif fiskal tumbuh 0,35 persen dari tahun ke tahun dengan realisasi Rp224 miliar untuk 14 pemerintah daerah," ujar dia.
Menurut dia, dana insentif fiskal tersebut terdiri dari insentif fiskal reguler, insentif fiskal pengendalian inflasi dan insentif fiskal kesejahteraan masyarakat.
"Untuk dana bagi hasil (DBH) meski terkontraksi 33,44 persen kinerja capaian sudah mencapai 99,99 persen dari pagu dengan semua jenis DBH tersalurkan kecuali DBH Kehutanan dan Dana Reboisasi yang baru 38,27 persen," kata dia pula.