Jakarta (ANTARA) -
"Empat perwira tinggi yang direkomendasikan Polri jadi calon pimpinan KPK sangat layak dan memiliki kapabilitas jika dipercaya Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan tentunya DPR RI," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis.
Keempat jenderal yang dimaksud Edi adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Komjen Pol. Setyo Budiyanto, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol. Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Djoko Poerwanto dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko.
"Mereka selama ini berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang bagus dalam pemberantasan korupsi baik semasa bertugas di kepolisian atau KPK," kata dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Edi juga menyebutkan bahkan calon tersebut ada yang pernah dan sedang menjabat sebagai Deputi di KPK dan kalau soal pengalaman, jam terbang dalam pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan.
Sebelumnya, Polri mengirimkan empat perwira tingginya untuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa (16/7) mengatakan keempat nama yang dikirimkan tersebut merupakan personel terbaik Polri.
“Kami sampaikan bahwasanya keempat personel tersebut adalah merupakan personel yang terbaik di mana dengan adanya panitia seleksi capim KPK, tentu Polri menjawab itu dengan menjadikan mereka sebagai usulan,” ucapnya.
Menurut Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria data pendaftar terakhir capim KPK tercatat pada Rabu (17/7), telah mencapai 616 orang sejak dibuka 26 Juni 2024 sampai pada 15 Juli 2024.
Arif merinci, jumlah pendaftar Capim KPK sebanyak 318 orang, terdiri dari 298 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Sedangkan jumlah pendaftar calon Dewas sebanyak 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan. Ada dua pimpinan KPK mendaftar yakni Johanis Tanak dan Nurul Gufron.
DPR akan memilih lima calon pimpinan dan dewan pengawas setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan.