Pesisir Barat (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Pesisir Barat mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.
Kepala Bidang Ekonomi DPMP Pesisir Barat Ikhwan, di Krui, Kamis, meminta pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus digalakkan di semua desa atau pekon di wilayah kabupaten itu.
"Saat ini kan di seluruh wilayah Indonesia ini terus mendorong penguatan BUMDes, dan tentunya di Pesisir Barat juga harus menjalankan dan memacu BUMDes terus berkembang untuk meningkatkan perekonomian pekon," katanya.
Menurut dia, keberadaan BUMDes ini merupakan salah satu pondasi dari ekonomi masyarakat di desa sehingga BUMDes ini harus terus mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat maupun kabupaten.
Selain itu, kata dia, keberadaan BUMDes harus terus mendapat dukungan dari pihak dinas terkait maupun pihak desa.
"Kemudian kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pengurus BUMDes itu sendiri," kata dia.
Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, serta mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat mensejahterakan desa, dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa atau pekon.
Ia berharap agar BUMDes melakukan pendaftaran untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, karena status badan hukum memberikan kemudahan bekerja sama dengan pihak lain bagi BUMDes.
"Saya mendorong agar BUMDes di desa-desa berbadan hukum biar mudah menjalin kerja sama," katanya.
"Dan kami berharap agar BUMDes di Pesisir Barat ini terus berkembang dan maju, serta untuk BUMDes yang belum dijalankan di desa atau pekon masing-masing segera diaktifkan dan dikembangkan lagi," harap dia.
Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta kepada kepala daerah untuk mengaktifkan kembali BUMDes yang ada di daerahnya.
Ia mengatakan, untuk itu maka perlu kembali diaktifkan peranan BUMDes untuk peningkatan perekonomian desa di seluruh Lampung.
"BUMDes yang berfungsi ini akan menjadi standar ukur bagi saya kepada kepala daerah yang dianggap kreatif, inovatif, instruksinya dijalankan dengan baik," katanya.
Menurut dia, untuk menjaga dan kembali mengaktifkan BUMDes yang ada di daerah maka pemerintah kabupaten dapat mengintegrasikan penerapan beberapa program yang telah dibentuk oleh pemerintah provinsi.
"Tahun depan diharapkan semua bisa menerapkan teknologi informasi sampai desa, dan kita ada program E-KPB, E-Samdes, dan smart village ini harus dimanfaatkan," ucap dia.
