Sandiaga juga diminta berkantor di Sumatera

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengungkapkan permintaannya agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga berkantor di Sumatera tidak hanya di Bali mendapat respons positif.

"Melalui komunikasi langsung kepada Menparekraf terhadap keinginan kita agar Bung Sandi juga berkantor di Sumatera mendapat sambutan yang sangat antusias," kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Mereka juga sepakat dalam waktu dekat segera mengagendakan pertemuan formal kelembagaan untuk melanjutkan diskusi khusus mengenai langkah-langkah agar dapat mendorong pengembangan sektor pariwisata di Sumatera bisa dioptimalkan.

Baca juga: Sandiaga ajak insan radio kampanye Bangga Buatan Indonesia

Sultan dan Sandiaga yang sama-sama jebolan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu dalam komunikasi awalnya sepakat harus ada pendekatan serta perhatian khusus untuk pengembangan pariwisata di Sumatera.

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno akan berkantor di Bali

"Kita akan berkirim surat kepada Kemenparekraf untuk menindaklanjuti respons dari Pak Menteri. Selain itu, kita akan mengundang teman-teman pelaku dan pemerhati pariwisata di Sumatera agar dalam dialog tersebut kita dapat memberi masukan serta bertukar ide, pikiran serta gagasan kepada beliau," ujarnya.

Selain itu, Sultan juga mengapresiasi ide dari pengusaha sekaligus penggiat pariwisata Sanggam Hutapea yang merupakan pencetus ide "Tapanuli Nias Adventure" tentang pentingnya kebijakan yang terintegrasi (paket pariwisata) dari Aceh hingga Lampung yang di dalamnya melibatkan kerja sama lintas daerah dengan tetap berbasis potensi keunggulan masing-masing wilayah.

"Ide 'Sumatera Adventure' dari Sanggam Hutapea itu sangat luar biasa. Dalam agenda kita bersama Kemenparekraf nanti sangat mungkin kita libatkan seluruh 'stakeholder' yang mewakili penggiat pariwisata itu sendiri," ujar Sultan.

Ia juga menekankan bahwa DPD RI berkomitmen penuh mendukung bagaimana setiap ide-ide konstruktif yang berkembang di publik dapat didorong menjadi referensi dan pertimbangan pemerintah pusat.