Forum Demokrasi Lampung Gelar Sarasehan HAM

Rabu, 10 Desember 2014 16:33 WIB

Dr Wahyu Sasongko, akademisi Universitas Lampung dalam sarasehan HAM digelar Forum Demokrasi Lampung, di Bandarlampung, Rabu (10/12). (FOTO: ANTARA Lampung/Budisantoso Budiman)

Bandarlampung, (ANTARA Lampung) - Forum Demokrasi Lampung yang terdiri atas organisasi massa dan kepemudaan di Provinsi Lampung menggelar Sarasehan Demokrasi bertema "Darurat, Segerakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia!"

Sarasehan ini untuk menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia pada seluruh aktivitas masyarakat sipil di daerah ini, kata Roseshinta Purba, seorang panitia penyelenggara di Bandarlampung, Rabu.

Output lain yang diharapkan adalah tersosialisasinya kewajiban dan tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan HAM, termasuk memperluas dan memperkuat jaringan demokrasi dan HAM di Lampung pada tingkatan antarmasyarakat, pemerintah, media maupun stakeholder lainnya.

Menurut dia, sejak Reformasi 1998, muncul optimisme adanya penegakan, pemenuhan, penghormatan dan perlindungan HAM oleh pemerintahan yang baru. Namun setelah 16 tahun berlalu, persoalan HAM masih belum banyak perubahan ke arah yang dicita-citakan.

"Ketika kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu belum semuanya dapat diselesaikan, muncul persoalan-persoalan HAM baru yang lebih kompleks. Data pengaduan yang masuk ke Komnas HAM menunjukkan peningkatan yang signifikan atas pelanggaran HAM berbasis persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan, konflik agraria atau sumber daya alam, penegakan hukum, kekerasan perempuan dan anak," ujar Shinta lagi.

Hal mendasar yang juga masih menjadi persoalan dalam pemenuhan HAM oleh negara terhadap warga negara terkait akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik.

Sikap pimpinan tertinggi negara seringkali menyerukan pencegahan dan bahkan kutukan terhadap pelanggaran HAM, namun tidak ada tindakan nyata tentang perlindungan dan jaminan pemenuhan HAM terhadap warga negaranya, ujar dia lagi.

"Tetapi seringkali aktor pelanggar HAM dilakukan oleh pemerintah itu sendiri melalui tindakan dan produk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat dan daerah," katanya pula.

Atas dasar kondisi tersebut dan dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional dan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Forum Demokrasi Lampung menyelenggarakan "Sarasehan Demokrasi" mulai pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Forum Demokrasi Lampung adalah organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Walhi Lampung, KBH Lampung, LBH Bandarlampung, Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Kawan Tani, AJI Bandarlampung, PKBI Lampung, PMKRI, HMI, PMII, SHI Lampung, Wanacala, Mitra Bentala, YPSK, JPIC, LKM, Komunitas Dongeng Dakocan, GP Ansor Waykanan, dan Watala, demikian L Roseshinta Purba.