Apa Saja Program Jokowi Melawan Koruptor?

Selasa, 3 Juni 2014 21:29 WIB

Jakarta (ANTARA LAMPUNG) - Anggota Tim Hukum pemenangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, Taufik Basari mengatakan bila terpilih menjadi presiden dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014, pemerintahan Jokowi-JK berjanji akan membuat koruptor jera.

"Visi dan misi Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi dan mafia peradilan sangat jelas dan fokus dengan agenda yang benar-benar konkret," kata Taufik di Posko Pemenangan Jokowi-JK di Rumah Cemara, Jakarta, Selasa (3/6).

Jokowi-JK berjanji akan bekerja cepat, melayani rakyat, membangun sistem yang transparan, membersihkan aparat, serta menegakkan hukum tanpa diskriminatif.

Dalam visi misi yang diberi nama "Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian", dijelaskan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan.

"Apalagi selama ini korupsi telah menggerus sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi misi Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi jelas, terarah dan fokus dalam agenda yang benar-benar konkret," ujar anggota Bidang Hukum DPP Partai NasDem itu.

Dalam misinya, Jokowi-JK mencatat sedikitnya terdapat tiga problem bangsa yang harus segera diselesaikan, yakni ancaman terhadap wibawa bangsa, kelemahan sendi perekonomian bangsa dan intoleransi serta krisis kepribadian bangsa.

Untuk menjawab problem tersebut, kata Tobas sapaan Taufik Basari, Jokowi-JK memiliki sembilan agenda Prioritas. Yaitu, pemerintahan Jokowi-JK akan membuat pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

"Prioritas kepada pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik diikuti dengan pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Di samping itu, pelaksanaan agenda reformasi birokrasi berkelanjutan dengan merestrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring atas kinerja pelayanan publik, membuka ruang partisipasi publik melalui citizen character dalam UU Kontrak layanan publik juga akan dimaksimalkan.

Pemerintahan Jokowi-JK juga menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

"Prioritas akan diberikan pada pemberantasan korupsi yang konsisten, pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi," ujar Taufik.

Perkuat Desa

Di tempat yang sama, Tim Pemenangan Jokowi-JK Budiman Sudjatmiko mengatakan pasangan nomor urut 2 ini juga berkomitmen memperkuat desa.

"Kami memastikan pembangunan desa akan berorientasi pada pelestarian nilai-nilai lokal," kata Budiman.

Ia mengatakan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan juga akan dilakukan.

"Kami akan menguatkan desa sebagai subjek pembangunan. Cara ini untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dengan kota," katanya lagi.

Tak hanya itu, pasangan Jokowi-JK juga akan menguatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Antar Desa, dan koperasi. "Penyaluran dana alokasi desa seperti yang dijamin dalam UU Desa akan kami laksanakan 100 persen," ujarnya.

Pilpres 2014 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.