Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaporkan separuh dari total 68.487.139 data keluarga Indonesia telah dimutakhirkan pada tahun 2022 ini.

Dilansir dari keterangan tertulis BKKBN yang diterima di Jakarta, Ahad sore, disebutkan kegiatan pemutakhiran bertujuan untuk program percepatan penurunan stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem di Tanah Air.

Proses pemutakhiran data yang bergulir selama September hingga November 2022, telah berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 data keluarga Indonesia yang tercatat pada 2021.

"Sebanyak 35,3 juta data hasil pemutakhiran itu akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan," kata Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso.



BKKBN akan meyampaikan hasil pemutakhiran data dalam acara Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga dan Forum Data Stunting di Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang, pada 19--20 Desember 2022.

Diseminasi akan menghadirkan delapan narasumber utama, yakni Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara, dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi,

Selain itu juga dihadirkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah PUPR Rachman Arief Dienaputra, Direktur Gizi dan Kesehatan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali, dan Direktur SUPD III Kemendagri R. Budiana Subambang, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo.



Dalam diseminasi ini juga akan dilaksanakan penandatanganan kerja sama (PKS) antara BKKBN dengan Badan Pangan Nasional sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MOU) pada bulan Agustus lalu di Kendal, Jawa Tengah serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

"Kegiatan itu untuk memberikan informasi atas hasil Pemutakhiran tahun 2022 dan juga memberikan apresiasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemutakhiran," katanya.



Teguh mengatakan data hasil pemutakhiran dimuat secara lengkap berdasarkan nama hingga alamat keluarga untuk digunakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting," ujarnya.



Data tersebut juga berguna untuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dalam melakukan pemeringkatan data keluarga menurut status kesejahteraan.

Sedangkan Direktorat Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data tersebut dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pemutakhiran data tersebut melibatkan 330.000 tenaga lapangan yang terdiri atas 5.222 manager pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manager data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta 220.000 kader pendata.



Anggaran yang digunakan sebesar Rp314 miliar yang bersumber dari APBN.

Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022 dan Forum Data Stunting akan diikuti 1.106 orang terdiri atas pejabat dan pimpinan BKKBN, perwakilan BKKBN provinsi, kementerian dan Lembaga terkait.

Pelaksanaan secara hybrid, luring sebanyak 106 orang dan daring sebanyak 1.000 orang yang di antaranya adalah manager pengelolaan pendataan dari seluruh Indonesia.

"Selanjutnya akan dilakukan roadmap data stunting, mengkonvergensikan sebagai sasaran percepatan penurunan stunting, dan juga sebagai bahan evaluasi pelaporan percepatan penurunan stunting oleh pemerintah daerah," ujarnya.