Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan melakukan intgerasi data untuk penanganan stunting (kekerdilan anak) di desa.

"Data BKKBN dan data yang telah dikumpulkan desa (data berbasis SDGs Desa) butuh dikonsolidasi. Sehingga jelas dana desa bisa dipakai untuk itu, dan dana desa bisa fokus," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Data tersebut, lanjut dia, nantinya akan digunakan sebagai landasan kebijakan penanganan stunting di setiap desa.

Ia mengatakan penanganan stunting di desa sejalan dengan salah satu tujuan SDGs Desa yakni desa sehat dan sejahtera.

Pihaknya berharap Kemendes PDTT dan BKKBN dapat saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan stunting di desa.

Ia mengakui, sejauh ini jumlah dana desa yang dialokasikan untuk penanganan stunting masih tergolong kecil.

Meski demikian, menurutnya, penanganan stunting bisa saja mendapatkan alokasi yang lebih tinggi jika sangat dibutuhkan desa.

"Kita bisa ingatkan pendamping desa untuk mengawasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) agar jangan sampai terlupa soal stunting. Pendamping desa kan tahu basis stunting di desa mana di RT mana," kata Mendes saat menerima audiensi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengemukakan dana desa dialokasikan untuk menangani dua persoalan yakni peningkatan ekonomi dan kualitas SDM di desa.

Menurutnya, penanganan stunting penting dilakukan untuk memastikan kualitas SDM desa terjaga dengan baik.

"Dana desa kan prinsipnya untuk dua hal, yakni ekonomi dan peningkatan SDM. Jelas stunting masuk ke dalam peningkatan kualitas SDM," terangnya.

Sementara itu, Hasto Wardoyo mengatakan penanganan stunting di desa akan lebih efisien jika digerakkan melalui desa.

Ia berharap, keseriusan dalam menangani stunting akan memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan terwujudnya desa sehat dan sejahtera.

"Pembangunan kalau dilakukan dari desa akan lebih efisien. Karena pemberdayaannya jalan," demikian Hasto Wardoyo.