DPRD Lampung kawal perencanaan pembangunan lewat Musrenbang 2026

Rabu, 15 April 2026 07:08 WIB

DPRD Lampung Kawal Perencanaan Pembangunan Lewat Musrenbang 2026 (ANTARA/HO-DPRD)

Bandarlampung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD Tahun 2027 di Balai Keratun, Bandarlampung, Senin (13/4).

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, hadir bersama jajaran pimpinan DPRD, yakni Wakil Ketua I Kostiana, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara Rizal, serta para ketua dan anggota komisi. Rombongan turut didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda.

Kehadiran DPRD dalam forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan, sekaligus memastikan arah kebijakan pembangunan daerah disusun secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Giri menyampaikan pokok-pokok pikiran yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dari seluruh kabupaten/kota. Sebanyak 483 usulan berhasil dihimpun dan menjadi bagian strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

Aspirasi tersebut didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya pengelolaan sumber daya air yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas sektor pertanian.

Permasalahan banjir saat musim hujan dan keterbatasan air saat kemarau masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Karena itu, diperlukan langkah penanganan yang komprehensif melalui pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi.

Giri menegaskan, peningkatan produktivitas pertanian tidak dapat dilepaskan dari pembenahan infrastruktur irigasi.

“Permasalahan utama ada pada sistem saluran air, sehingga penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujar Giri.

Selain itu, politisi Gerindra itu juga menyoroti percepatan penyelesaian infrastruktur strategis, seperti Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga, yang dinilai penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

DPRD Provinsi Lampung turut mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang difasilitasi Bappeda sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam memastikan keterpaduan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menjelaskan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi, pembangunan kewilayahan, serta percepatan pengentasan kemiskinan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dengan kontribusi besar terhadap PDRB Provinsi Lampung.

Karena itu, dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur dinilai menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, unsur Forkopimda, bupati dan wali kota se-Lampung, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait.