Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di daerahnya.
"BMKG memprediksi wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk Lampung akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada November 2025-Januari 2026. BMKG juga mengidentifikasi bibit Siklon Tropis 97S di Laut Timor dan sirkulasi siklonik di Samudera Hindia yang berpotensi memicu hujan deras, angin kencang, serta gelombang tinggi hingga 2,5-4 meter di perairan selatan Indonesia, termasuk wilayah perairan Lampung," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan pemerintah daerah dalam upaya menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 17 November 2025 mengenai komitmen daerah dalam mitigasi bencana hidrometeorologi, serta perkembangan cuaca dan iklim nasional yang dipaparkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyiapkan langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
"Dalam mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Antara lain menyiapkan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, melaksanakan apel siaga bencana bersama, menginventarisasi wilayah rawan bencana, melakukan mitigasi sejak dini, melakukan pemantauan berkala serta penyebaran informasi realtime berbasis data bencana," katanya.
Dia menjelaskan penting untuk disiapkan langkah kesiapsiagaan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa bulan ke depan.
"Perencanaan, koordinasi, serta kesiapan anggaran dan peralatan harus dipastikan sejak dini. Saya melihat semua kesiapan dari berbagai instansi terkait sudah siap. Semua sudah memiliki gambaran apa yang perlu dilakukan,” ucap dia.
Dia pun meminta seluruh OPD, instansi terkait, dan pemerintah kabupaten dan kota sebagai wilayah terdampak bencana untuk melakukan konsolidasi internal, serta memastikan langkah-langkah antisipasi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
“Mohon dipastikan koordinasi dengan kabupaten jangan sampai mereka berjalan sendiri. Provinsi harus mengingatkan apa saja yang perlu disiapkan, termasuk untuk kebutuhan bantuan dari BNPB, Basarnas, maupun Bulog,” tambahnya.
Ia juga mendorong pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala, sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan personel di lapangan. Sebagai bagian penting dalam menghadapi potensi bencana.
“Semua sudah pernah melalui prosedur penanganan. Tinggal memastikan kesiapan personel, termasuk kesiapan psikologis dalam menghadapi situasi darurat,” ujarnya.
