KPK dalami percakapan tersangka kasus pengadaan Jalan Tol Trans Sumatera

Sabtu, 13 September 2025 10:31 WIB

Mantan Direktur Utama PT Hutama Karya (HK) (Persero) Bintang Perbowo (kedua kanan) bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT HK (Persero) M Rizal Sutjipto (kedua kiri) dikawal petugas KPK saat dihadirkan sebagai tersangka pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

Penyidik mendalami percakapan-percakapan melalui aplikasi perpesanan instan WhatsApp yang diduga mengindikasikan adanya persekongkolan para tersangka

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami percakapan mengenai persekongkolan antara tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2018–2020.

"Penyidik mendalami percakapan-percakapan melalui aplikasi perpesanan instan WhatsApp yang diduga mengindikasikan adanya persekongkolan para tersangka sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pengadaan lahan dilakukan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Budi menjelaskan pendalaman itu dilakukan KPK saat memeriksa mantan Direktur Utama PT Sanitarindo Tangsel Jaya (STJ) Slamet Budi Hartadji sebagai saksi kasus tersebut, yakni pada Kamis (11/9).

Sebelumnya, KPK pada 13 Maret 2024, mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan proyek JTTS tahun anggaran 2018–2020.

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Utama PT Hutama Karya atau HK (Persero) Bintang Perbowo (BP), mantan Kepala Divisi di PT HK M. Rizal Sutjipto (RS), dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya atau STJ Iskandar Zulkarnaen (IZ). KPK juga menetapkan PT STJ sebagai tersangka korporasi.

Namun, Iskandar Zulkarnaen telah meninggal dunia pada 8 Agustus 2024, sehingga penyidikan terhadap yang bersangkutan dihentikan KPK.

Kemudian pada 6 Agustus 2025, KPK menahan Bintang Perbowo dan M. Rizal Sutjipto.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut yang berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI mencapai Rp205,14 miliar.

Rinciannya adalah Rp133,73 miliar dari pembayaran HK kepada PT STJ atas lahan di Bakauheni, dan Rp71,41 miliar atas pembayaran HK untuk PT STJ mengenai pembelian lahan di Kalianda. Kedua daerah tersebut berada di Provinsi Lampung.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK dalami percakapan persekongkolan tersangka kasus pengadaan JTTS