Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mengatakan bahwa indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Lampung mencapai 97,5 persen.
"Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Lampung menunjukkan progres yang cukup signifikan dengan pencapaian skor sebanyak 97,5 persen," ujar Jihan Nurlela berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan pencapaian tersebut didukung dengan adanya kondisi 15 dari 16 pemerintah daerah di Lampung yang telah mencapai tahap digital, dan hanya satu pemerintah daerah yang masih berada di tahap maju.
"Digitalisasi ini merupakan amanat langsung dari pemerintah pusat, ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat proses elektronifikasi transaksi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan APBD," katanya.
Wagub menjelaskan transformasi digital tidak hanya mendukung tata kelola keuangan, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat sistem birokrasi dan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan inklusif.
"Digitalisasi ini harus menjadi instrumen yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat," ucap dia.
Menurut dia, instrumen digitalisasi merupakan investasi strategis yang sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi antar lintas sektor dan membangun ekosistem digital secara menyeluruh, dari pusat hingga ke daerah.
"Kami mengharapkan upaya transformasi digital yang dilakukan di Lampung ini, dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia," tambahnya.
Baca juga: Pj Gubernur Lampung sebut tata kelola keuangan daerah siap di era digital
Baca juga: BI Lampung akan tingkatkan digitalisasi untuk tumbuhkan ekonomi daerah 2024
Baca juga: DPD RI sebut perlu digitalisasi alat ukur kadar pati dan timbangan ubi kayu
