BI Lampung sebut lima daerah masuk kategori maju elektronifikasi transaksi

id Elektronifikasi transaksi pemda, digitalisasi pembayaran, ekonomi Lampung

BI Lampung sebut lima daerah masuk kategori maju elektronifikasi transaksi

Kepala Kantor Wilayah (KPw) Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan, dalam Pertemuan Tahunan BI 2021, Bandarlampung, Rabu (24/11/2021) ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Kabupaten yang memiliki indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tinggi, serta didukung dengan regulasi yang mendukung, akan cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula, ucapnya

Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah (KPw) Bank Indonesia Provinsi Lampung mencatat ada lima daerah di Provinsi Lampung yang dikategorikan sebagai daerah yang maju dalam pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

"Di Lampung ada lima daerah yang dikategorikan maju dalam pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan ekosistem keuangannya baik," ujar Kepala Kantor Wilayah (KPw) Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan, dalam Pertemuan Tahunan BI 2021, di Bandarlampung, Rabu.

Selain itu, ia melanjutkan, terdapat 10 kabupaten ataupun kota lainnya masih dalam kategori berkembang dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

"Kabupaten yang memiliki indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tinggi, serta didukung dengan regulasi yang mendukung, akan cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula," ucapnya.

Menurut dia, untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, pihaknya akan terus mendorong digitalisasi pembayaran dan pengelolaan uang di daerah.

"Kita terus mendorong digitalisasi pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk mendukung ekosistem keuangan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya melalui tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah," katanya.

Budiharto mengatakan, saat ini penggunaan transaksi non tunai pada belanja pemerintah daerah berkisar 89 persen, sedangkan untuk pemenuhan pendapatan berada pada kisaran 85 persen.

"Selain elektronifikasi transaksi pemerintah daerah adapula program, elektronifikasi transportasi, elektronifikasi pembayaran melalui e-Samdes, dan pemantauan penyaluran bansos secara elektronik juga akan memperluas dan memperkuat ekosistem digital di Lampung," katanya.

Saat ini, realisasi pendapatan APBD Provinsi Lampung hingga triwulan III-2021 telah mencapai Rp4,6 triliun atau 61,34 persen, dari target yang ditetapkan Rp7,5 triliun.

Melalui digitalisasi pembayaran dan pengelolaan keuangan daerah, ia menyakini realisasi tersebut dapat meningkat lagi ke depannya.

"Diharapkan tahun depan perekonomian Lampung dapat bangkit, optimistis dengan terus membangun sinergi dan inovasi bagi pemulihan ekonomi," ujar Budiharto.
Pewarta :
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2021