Bandarlampung (ANTARA) - Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menekankan kepada enam pilar unsur TNI, Polri, Pemerintah, Bawaslu serta KPU untuk terus memegang teguh netralitas dalam pada Pemilu 2024.
"Kepada enam pilar TNI dan Polri serta ASN untuk terus memegang teguh netral dalam setiap tahapan pemilu tidak ikut dalam praktik politik praktis," tegas Kapolda Irjen Pol Helmy Santika, dj Bandarlampung, Kamis.
Dia meminta kepada semua jajaran agar tidak apatis dalam setiap tahapan pemilu dan harus mengetahui setiap tahapannya sehingga dapat membaca situasi keamanan jelang Pemilu 2024.
"Jangan apatis, jangan tidak tau apa yang sedang terjadi dan coba lihat saat ini sedang dalam tahapan mana, tahapan apa yang akan dihadapi satu hari atau satu minggu ke depan.
Apa kerawanan yang akan terjadi karena itu saya harap enam pilar harus bisa membaca situasi seperti itu," kata dia.
Selain itu, Kapolda juga meminta kepada enam pilar guna mengajak keluarga terdekat lebih bijak dalam menggunakan media sosial guna menjaga kondusifitas dan kamtibmas di tahun politik.
"Kepada semua pihak mari ajak keluarganya untuk bijak memakai media sosial guba menjaga kondusifitas dan Kamtibmas di tahun politik," kata dia.
Sementara itu Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin mengatakan, sebagaimana diketahui bersama pemilu adalah pesta demokrasi terbesar di Indoensia yang akan dilaksanakan pada 2024.
"Untuk itu barometer kesuksesan pemerintah dalam gelaran pesta demokrasi ini, ditentukan dari suksesnya penyelenggaraan pemilu dan kami siap membantu Polri, pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu sebagai mana tugas dan fungsinya," kata dia.
Dia mengungkapkan TNI akan berperan aktif dalam mengamankan seluruh tahapan pemilu dengan langkah-langkah kebijakan dan netralitas TNI, sesuai dengan amanat undang-undang yang melarang semua prajurit TNI menjadi anggota partai politik mengikuti maupun terlibat dalam kegiatan politik praktis serta dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya.
"TNI juga punya aturan yang tegas bila ada prajurit yang melanggar netralitas akan diberi sanksi," kata dia.
