Pemprov Lampung sebut rasio elektrifikasi Lampung capai 99,85 persen

Jumat, 6 Februari 2026 16:06 WIB

Ilustrasi- Cahaya lampu yang berasal dari rumah warga Kota Bandarlampung yang telah sepenuhnya teraliri listrik. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Lampung telah menyentuh persentase sebesar 99,85 persen

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan bahwa rasio elektrifikasi Lampung mencapai 99,85 persen hingga 2025 atau hampir seluruh wilayah setempat telah teraliri oleh listrik.

"Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Lampung telah menyentuh persentase sebesar 99,85 persen," ujar Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung Bani Ispriyanto berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Jumat.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjadi pusat energi bersih nasional melalui penguatan Energi Baru Terbarukan (EBT), meski masih memiliki tantangan krusial di sektor kelistrikan.

"Hambatan utama kami adalah pemasangan jaringan yang melintasi kawasan hutan dan konservasi seperti di Kabupaten Mesuji, Lampung Barat, Way Kanan, dan Lampung Tengah," katanya.

Selain itu, terdapat tantangan besar dalam menjangkau masyarakat di wilayah pelosok. Oleh karena itu, perlu dukungan berbagai pihak untuk menjembatani kemudahan izin di Kementerian Kehutanan, agar elektrifikasi 100 persen segera terwujud di Lampung.

"Selain pemukiman, fokus Pemerintah Provinsi Lampung saat ini adalah produktivitas ekonomi melalui Program Listrik Masuk Sawah," ucap dia.

Menurut dia, Program Listrik Masuk Sawah menjadi solusi konkret bagi petani yang kesulitan mendapatkan solar untuk pompa air, sekaligus menekan biaya produksi pertanian secara signifikan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto turut menyoroti ketergantungan pasokan listrik di Provinsi Lampung yang masih mengandalkan suplai sebesar 400 Megawatt (MW) dari wilayah Sumatera Selatan.

Dengan total kebutuhan mencapai 1,3 Gigawatt (GW), kemampuan produksi mandiri Lampung saat ini baru mencapai 900 Megawatt.

"Listrik bukan lagi barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Maka wajib hukumnya bagi negara untuk menghadirkan listrik di setiap rumah tangga," ujar Sugeng.

Selain masalah keandalan, pihaknya juga memberikan apresiasi atas langkah inovatif PLTU Tarahan dalam menerapkan teknologi cofiring biomassa sebesar 12,5 persen. Langkah tersebut telah sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mencapai Net Zero Emission.

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya panas bumi atau geothermal di Lampung yang potensinya hampir mencapai 1 Gigawatt. Lampung memiliki kekayaan panas bumi yang potensinya, mencapai 800 Megawatt. Geothermal itu ramah lingkungan dan tidak merusak air tanah. Kami minta pemerintah daerah, PLN, dan ESDM membuat roadmap lima tahun ke depan agar listrik di Lampung handal dan tidak mati hidup lagi,” tambahnya.

Pihaknya turut mendorong percepatan program elektrifikasi rumah tangga, termasuk penggunaan kompor induksi dan kendaraan listrik. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan efisiensi energi nasional sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi Lampung menuju target sempurna 100 persen.