Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan kontribusi bank syariah terhadap berbagai aktivitas ekonomi relatif masih rendah sehingga dapat terus didorong.
Untuk lebih meningkatkan peran bank syariah, menurut Eko, pemerintah perlu mendorong lebih banyak produsen untuk masuk ke dalam ekosistem halal.
“Setelah banyak produsen masuk dalam ekonomi halal, akan lebih mudah mendorong bank-bank menyediakan layanan pembiayaan syariah. Karena pada umumnya bank follow the trade begitu ekonomi halal meningkat dengan cepat mereka akan menyambut,” kata Eko dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.
Saat ini pasar ekonomi halal tidak hanya menjadi incaran negara mayoritas muslim, tapi juga negara non-muslim, sehingga Indonesia diharapkan tidak melepaskan momentum ini untuk menjadi negara adidaya dalam perekonomian syariah.
“Di tengah persaingan tersebut, Indonesia harus mengoptimalkan peluang yang dimiliki secara tepat,” tambah Eko.
Saat ini terdapat 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 12 bank syariah dan di Indonesia dengan enam bank di antaranya memiliki modal inti kurang dari Rp2 triliun dan hanya satu bank yang memiliki modal inti lebih dari Rp20 triliun yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Pengamat ekonomi syariah Irfan Syauqi Beik mengatakan Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia dengan pengembangan potensi yang ada baik di sektor riil, keuangan, dan sosial.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Oktober 2021 pembiayaan yang disalurkan bank syariah naik 7,9 persen secara tahunan menjadi Rp418 triliun. Secara persentase angka ini lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan bank umum konvensional yang naik 3,3 persen pada periode tersebut.
Namun hal itu terpaut jauh dengan bank konvesional, dimana bank syariah baru menyalurkan dana Rp418 triliun, sedangkan bank umum Rp5.784 triliun.
Untuk mendorongnya, kata Irfan, ada tiga hal yang dapat dilakukan. Pertama, perlu adanya regulasi dari Pemerintah Indonesia yang mewajibkan beberapa wilayah kerja harus melaksanakan transaksi melalui bank syariah.
Kedua, perbankan syariah harus meningkatkan daya saing dengan cara memberikan layanan yang mudah, murah, dan ramah. Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada menambahkan Indonesia juga perlu menguatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, saat ini literasi keuangan syariah baru sekitar 8,93 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sekitar 9,1persen, sementara itu inklusi keuangan nasional telah mencapai 76,19 persen.
“Apabila literasi keuangan syariah meningkat artinya semakin banyak masyarakat yang paham mengenai cara kerja perbankan syariah dan manfaatnya seperti apa,” kata Reza.
Baca juga: Dompet Dhuafa-UPZ DK Permata Bank Syariah, luncurkan sentra ternak unggas
Baca juga: Erick Thohir nilai ekonomi syariah tangguh menghadapi pandemi COVID-19
