Gorontalo (ANTARA) - Praktisi Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr AR Mohammad, SpPD, FINASIM, mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah baru untuk mempercepat target imunitas komunal dengan vaksin dosis tunggal.
Artinya kata dia, di Gorontalo, Senin, perlu membangun strategi baru dalam serbuan vaksinasi COVID-19 khusus di daerah terpencil dan kepulauan hanya dengan satu kali suntikan vaksin saja.
"Ini tantangan juga solusi dalam upaya mempercepat capaian vaksinasi COVID-19 di daerah-daerah khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan," kata mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo ini.
Tentu langkah yang perlu menjadi bahan pertimbangan penting, yaitu menambah jumlah vaksin COVID-19 dari sumber baru.
Meski pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan di Indonesia.
Baik yang diproduksi oleh PT Bio Farma, Astrazeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech Ltd.
Kenapa tidak untuk mencoba vaksin Johnson & Johnson yang direkomendasikan memberi perlindungan lebih kuat terhadap penyakit serius serta potensi perawatan di rumah sakit serta risiko kematian akibat COVID-19.
Dalam sebuah jurnal kesehatan kata Mohammad, uji klinis vaksin tersebut telah dilakukan di tiga benua, satu dosis vaksin Johnson & Johnson diketahui 85 persen melindungi dari COVID-19 dengan kondisi parah.
Karena itu, kata dia, pemerintah perlu mengambil strategi baru dalam menghadapi virus corona dengan varian baru untuk meredam penularan yang sangat cepat.
"Kita sedang menghadapi persoalan akibat tingginya angka penularan meski angka kesembuhan pun cukup baik. Karena itu, langkah tepat yang perlu dilakukan adalah menerapkan vaksin dosis tunggal," katanya lagi.
Mengingat saat ini, seperti vaksin Sinovac yang harus dua kali disuntikkan dengan jarak 28 hari setelah suntikan dosis pertama.
"Kita perlu mempercepat Herd Immunity dengan menambah vaksin dosis tunggal," katanya.
Keuntungannya, lebih efisien, lebih murah, hemat sumber daya dan waktu. Sehingga cepat tercapai target imunitas komunal minimal untuk 70 persen rakyat Indonesia.
