Bandarlampung (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus menunjukkan program-program positif seperti pelayanan hukum yang bertujuan membangun citra yang baik kepada masyarakat.
"Dengan program kejaksaan ini kami ingin melakukan pendekatan lebih kepada masyarakat secara humanis," kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Lampung, Sugeng Hariadi di Bandarlampung, Jumat.
Baca Juga: Kejati Lampung berikan pelayanan hukum gratis di atas kapal laut
Dia melanjutkan selama ini permasalahan yang ada dalam lingkup kejaksaan tidak semua masyarakat mengetahui bahwa kejaksaan mempunyai tupoksi di luar penuntutan.
"Selama ini masyarakat mungkin menilai bahwa kejaksaan itu tugasnya hanya menghukum orang, menahan orang, dan melaksanakan penetapan hakim. Sementara kami mempunyai satu tupoksi di luar itu seperti menyangkut pelayanan hukum gratis dan bidang tugas pokok perdata dan tata usaha negara," kata dia.
Baca Juga: Kejari Bandarlampung buka pos pelayanan hukum gratis
Asdatun menambahkan dengan adanya program-program yang telah dilaksanakan diharapkan masyarakat lebih mengenal lagi tupoksi kejaksaan. Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan penilaian positif kepada kejaksaan.
"Kita lakukan ini juga agar kita tidak jauh dengan masyarakat," kata dia lagi.
Berita Terkait
PDAM Way Rilau kooperatif terkait kasus SPAM Bandarlampung
Jumat, 5 April 2024 19:48 Wib
Tim Kejati Sumbar geledah kantor gubernur cari bukti kasus korupsi
Senin, 25 Maret 2024 20:51 Wib
Kejati Lampung tunggu laporan selanjutnya terkait dugaan korupsi proyek Unila
Rabu, 20 Maret 2024 15:56 Wib
Praktisi hukum nilai laporan Gapeksindo terkait Unila merupakan hak
Selasa, 19 Maret 2024 19:10 Wib
Rektor Unila dilaporkan ke Kejati terkait dugaan korupsi proyek senilai Rp18 miliar
Senin, 18 Maret 2024 13:11 Wib
Sejak Januari 2024 Kejati Sumut tuntut mati 22 terdakwa narkoba
Minggu, 17 Maret 2024 23:22 Wib
Kejari Muarojambi lelang 1.625 ton batu bara, tapi tak laku
Kamis, 14 Maret 2024 18:35 Wib
Tim Tabur tangkap terpidana DPO perkara korupsi pengelolaan keuangan BUMD di Lampung
Sabtu, 9 Maret 2024 17:02 Wib