DPR siapkan buku putih pembenahan JKN

id pembenahan jkn-kis,jaminan kesehatan nasional,bpjs kesehatan,komisi ix dpr,Lampung.antaranews.com

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa DPR sedang menyiapkan buku putih berisi konsep pembenahan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, ia menjelaskan bahwa buku putih itu akan mencakup berbagai opsi untuk mengurangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penyelenggara program JKN serta upaya yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait untuk membenahi program jaminan kesehatan.

"Poin-poin buku putih ada beberapa faktor, yang pertama tentunya soal meninjau permasalahan penyakit katastropik, kedua paket INA-CBGs yang tidak sesuai lagi dengan angka keoptimalan dari jenis-jenis penyakit yang ada," kata Dede.

Selain itu, ia melanjutkan, pembahasan mengenai besaran dana kapitasi dan tata kelola obat juga akan dituangkan ke dalam buku putih.

Dede mengemukakan bahwa upaya untuk meminimalkan defisit keuangan BPJS Kesehatan mesti menjadi prioritas dalam pembenahan program JKN.

Setelah masalah defisit teratasi, Dede melanjutkan, pemerintah bisa membahas rencana penaikan iuran peserta program JKN dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan tahun 2020 sebesar Rp132,2 triliun dengan fokus penggunaan anggaran untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kasus kekerdilan akibat kekurangan gizi kronis pada anak.

Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan besar-besaran pada program JKN dan meningkatkan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran JKN dari APBN menjadi 96,8 juta jiwa.

Baca juga: Ketua Komisi IX DPR tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan versi DJSN
Baca juga: Komisi IX DPR ajukan delapan rekomendasi kepada Presiden terkait BPJS Kesehatan
Baca juga: Tunjangan Direksi BPJS naik
Baca juga: RS desak pemerintah kaji ulang aturan kelas

Pewarta :
Editor: Hisar Sitanggang
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar