Jakarta (Antara Lampung) - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) KPK Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kelembagaan KPK harus masuk ke dalam Undang-undang Dasar sehingga menjadi lembaga permanen.
"Lembaga ini harus dibuat permanen. Saya setuju kalau ada perubahan. Jadi tidak apa-apa UUD kita lebih lengkap," kata Jimly dalam tes wawancara dengan panitia seleksi capim KPK di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa.
Jimly adalah calon pimpinan KPK mengikuti tes wawancara.
"Jadi Bapak tidak sepakat dengan Ibu Megawati?" tanya anggota pansel Harkristuti Harkrinowo merujuk pada pernyataan Presiden ke lima Megawati Soekarnoputri yang menyatakan bahwa KPK sebaiknya dibubarkan saja bila korupsi sudah dapat diberantas.
"Harus dipahami bahwa (pernyataan Megawati itu) adalah ekspresi kekecewaan bukan hanya Ibu Mega tapi politisi kita juga kesal dengan cara kerjanya (KPK). Mudah-mudahan saya bisa meyakinkan orang supaya jangan dibubarkan lembaganya tapi kita perkuat," ungkap mantan Ketua MK tersebut.
Terkait usulan hukuman mati bagi koruptor, menurut Jimly, wacana tersebut perlu dipikirkan lebih matang.
"Kita melihat kalau mengikuti emosi saya setuju saja. Waktu itu saya marah kepada Akil sehingga mengatakan dihukum mati saja. Kebijakan pidana mati dalam jangka panjang sesuai kemanusiaan yang adil dan beradab, harus mengikuti standar itu, maka seyogyanya kebijakan hukum mengurangi hukuman mati," ujar Jimly.
Menurut Jimly, perlu dipikirkan rancangan KUHP dan berbagai sejumlah UU untuk mengurangi hukuman mati.
Dia mengatakan ada delapan undang-undang yang memuat mati yang seharusnya dikurangi.
Pidana korupsi, katanya, seharusnya berupa perampasan harta karena merugikan keuangan negara.
Berita Terkait
Dua lokasi digeledah KPK untuk sidik korupsi lahan Tol Trans Sumatera
Rabu, 27 Maret 2024 20:33 Wib
KPK lelang barang rampasan terpidana mantan rektor Unila Karomani
Selasa, 26 Maret 2024 21:41 Wib
KPK supervisi pencegahan korupsi di Pemprov Lampung
Selasa, 26 Maret 2024 15:47 Wib
KPK: Pembagian bansos sebaiknya dihentikan jelang Pilkada 2024
Rabu, 20 Maret 2024 22:35 Wib
KPK: Korupsi skala kecil jadi tantangan terbesar
Rabu, 20 Maret 2024 16:15 Wib
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dipanggil KPK terkait penyidikan di Kemenkes
Selasa, 19 Maret 2024 13:18 Wib
15 pegawai KPK terlibat pungli di Rutan diberhentikan sementara
Sabtu, 16 Maret 2024 5:54 Wib
Sekda Bandung Ema Sumarna jadi tersangka KPK
Kamis, 14 Maret 2024 18:18 Wib