Logo Header Antaranews Lampung

MUI-Muhammadiyah Siap Pertemukan Jokowi-Prabowo

Selasa, 15 Juli 2014 00:51 WIB
Image Print

Jakarta (ANTARA LAMPUNG) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah siap memfasilitasi pertemuan dan mendorong agar dua calon presiden yang bertarung saat ini yakni; Prabowo-Jokowi segera bertemu guna meredam panasnya situasi pasca pilpres.

"Saya sudah kirim melalui layanan pendek (SMS) kepada dua capres tersebut, baik Pak Jokowi maupun Prabowo, namun hingga kini belum ada jawaban dari keduanya," kata Ketua Umum MUI Din Syamsuddin yang juga Ketua PP Muhammadiyah, dalam diskusi "Peta Damal Pasca Pilpres" bersama Wakil Ketua MPR Dimyati Natakusuma dan pakar hukum tata negara Irman Putrasidin, Jakarta, Senin (14/7).

Menurut Din, pemilu merupakan cara beradab menyelesaikan bangsa, karena itu jangan sampai menimbulkan ketidakberesan, apalagi membuat perpecahan bangsa Indonesia.

"Soal tempat pertemuan tentatif, bisa di PP Muhammadiyah atau di rumah saya. Ya, soal tempat menyesuaikan. Yang penting kesediaan mereka bertemu," kata Din.

Din mengakui kenyataan bahwa pilpres telah membuat warga bangsa terbelah, termasuk ulama, tokoh ormas, mantan jenderal, seniman, dan budayawan.

Menurut Din, karena pilpres kali ini hanya menampilkan dua pasangan calon, maka politik yang ditampilkan adalah saling menegasikan, dan yang muncul adalah kampanye hitam, bahkan isu keagamaan jadi alat serang.

Namun Din mengingatkan semua pihak agar menahan diri dan menunggu hasil penghitungan resmi KPU. Bahkan pemerintah diingatkan untuk tidak terlalu cepat mengeluarkan dekrit.

"Karena dekrit presiden bukan jalan terbaik dalam peta damai. Tapi lebih banyak menimbulkan kemudharatan," katanya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Dimyati Natakusuma meminta semua pihak bisa menahan diri dan tidak saling mengklaim menang.

"Hanya KPU yang boleh mengumumkan secara resmi hasil pilpres. Tak boleh ada yang katakan sayalah yang menang," katanya.

Oleh karena itu, kata Dimyati, apa pun hasil yang diumumkan KPU, maka harus bisa diterima oleh semua pihak.

"Kalau pun ada hal-hal yang tak sesuai, ada ranah hukum yang bisa ditempuh, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Nah, dari situ akan diputuskan hasilnya," katanya.

Yang jelas, kata Dimyati, MPR berharap agar Indonesia bisa damai, karena tugas MPR memang menjaga keutuhan NKRI.

"Kita tetap menjaga agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat, jaya, dan tidak tercerai berai," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Din Syamsuddin juga menyampaikan isi SMS dan BBM-nya yakni, "Yth. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Baik sekali pada bulan suci Ramadhan ini, Bapak berdua bertemu untuk bersilaturrahmi sebagai negarawan dan putra terbaik bangsa. Jika setuju, saya menyediakan tempat di kantor PP Muhammadiyah."

Menurut Din, SMS dan BBM tersebut sudah dikirimkannya kepada Prabowo dan Jokowi sejak kemarin, tapi sampai saat ini belum mendapat balasan.

"Silaturahmi di bulan Ramadhan ini selain dapat pahala juga memperoleh berkah," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Din juga mengingatkan kedua capres dan pendukungnya agar dapat menerima hasil hitungan pemilu presiden yang dilakukan KPU.

Guna mencegah kemungkinan adanya kecurangan, ia juga mengingatkan kedua capres dan pendukungnya, untuk sama-sama mengawal proses penghitungan mulai dari TPS sampai dengan KPU.

Din Syamsuddin juga mengingatkan, menjelang kampanye kedua pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa serta Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sudah menandatangani kesepakatan siap menang dan siap kalah.



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026