Beban Berat Fiskal Bagi Chatib Basri

Selasa, 21 Mei 2013 08:37 WIB

Menkeu Muhammad Chatib Basri (antarafoto.com)

Jakarta, (Antara Lampung) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin, akhirnya mengumumkan nama Muhammad Chatib Basri sebagai menteri keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II menggantikan Agus DW Martowardojo yang terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Muhammad Chatib Basri yang sering dipanggil Dede lahir di Jakarta, 22 Agustus 1965 adalah seorang ekonom, peneliti, dan profesional yang menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 14 Juni 2012.

Sebelumnya, Chatib pernah duduk sebagai Penasehat Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 2006-2010, Sherpa Indonesia untuk G-20 pada 2008 dan Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 antara 2006-2010.

Saat ini selain menjadi Kepala BKPM, ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sebelumnya pendiri CReco Research Institute ini menjadi Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional dan pernah menjadi komisaris di beberapa perusahaan publik, dan konsultan di berbagai lembaga internasional.

Chatib Basri menamatkan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1992.

Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Australia National University dan mendapatkan gelar Master of Economic Development pada tahun 1996.

Lima tahun kemudian ia memperoleh gelar PhD dalam bidang Ekonomi dari universitas yang sama.

Persoalan defisit APBN 2013 yang membengkak akibat tingginya konsumsi BBM bersubsidi menjadi salah satu tugas utama yang harus ditangani Chatib sebagai Menteri Keuangan.

Dalam APBN 2013 anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp193,8 triliun, namun konsumsi BBM bersubsidi yang terus melonjak mengakibatkan subsidi BBM bisa menjadi Rp297,7 triliun, sehingga defisit APBN bisa mencapai Rp353,6 triliun atau 3,83 persen dari produksi domestik bruto.

Pada suatu kesempatan, Presiden mengatakan bahwa subsidi BBM yang terlalu besar bisa membahayakan kondisi fiskal secara khusus dan perekonomian nasional secara umum.

"Kalau tidak diperbaiki anggaran kita akan melebihi tiga persen dan langgar Undang-Undang. Dengan defisit yang besar, ketahanan ekonomi kita akan terganggu," kata Presiden.

Subsidi BBM yang amat besar juga bisa mengakibatkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur menjadi semakin terbatas.

Sehingga pengurangan subsidi bahan bakar minyak harus dilakukan dalam waktu dekat.

Selain persoalan BBM bersubsidi yang mendesak untuk segera diselesaikan oleh Chatib, hal lain seperti penyerapan anggaran yang masih kecil juga menjadi persoalan laten yang musti dicarikan solusinya dalam 17 bulan sisa waktu kerja Chatib di kabinet ini.

Dari kepandaian dan kemampuannya selama ini, tentu kita berharap banyak dari Chatib untuk menyelesaikan semua persoalan ekonomi khususnya sektor fiskal sebagai pilar utama perekonomian nasional. *

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.