Bandarlampung (ANTARA) - Pakar ekonomi Ferry Latuhihin mengingatkan pentingnya ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim agar tidak terjadi masalah suplai yang dapat mengganggu kestabilan harga.
Ia pun mengharapkan pemangku kepentingan terkait seperti Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa mengatasi persoalan tersebut dengan menyiagakan stok pangan dan menyiapkan jalur distribusi hingga ke konsumen.
"Ini bukan kasus baru. Dari tahun ke tahun kasus stok pangan selalu muncul karena keterbatasan supply," kata Ferry dalam pernyataan di Bandarlampung, Senin.
Ferry mengatakan upaya untuk meminimalisir risiko sangat penting agar tidak terjadi gangguan distribusi pangan dan harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan yang dapat memberatkan masyarakat.
"Lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dengan baik dalam arti meminimalisir risiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, kestabilan harga pangan sangat penting untuk menjaga laju inflasi tetap landai, apalagi tingkat inflasi nasional masih terpengaruh dari pergerakan harga kelompok bahan makanan.
"Kalau inflasi naik, dampaknya tentu negatif ke pertumbuhan ekonomi," kata Ferry.
Baca juga: Unila dukung program Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memastikan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan dan penguatan komoditas yang termasuk dalam Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Penugasan tersebut sesuai Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dapat dilaksanakan bersama dengan Perum Bulog.
Sebelas komoditas yang termasuk CPP antara lain beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia (sapi atau kerbau yang berasal dari ternak), gula, minyak goreng dan ikan.
Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan salah satu langkah awal dalam stabilisasi harga pangan seperti beras adalah dengan memperkuat stok.
Saat ini, Perum Bulog telah menyiagakan pasokan melalui pengadaan beras dalam negeri sebanyak 759.419 ton hingga pertengahan Juli 2024 serta impor sebanyak 2,2 juta ton.
Namun, pengadaan impor sedang menjadi sorotan setelah Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.
Baca juga: Jokowi harap pompanisasi tingkatkan produktivitas pertanian
Ia pun mengharapkan pemangku kepentingan terkait seperti Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa mengatasi persoalan tersebut dengan menyiagakan stok pangan dan menyiapkan jalur distribusi hingga ke konsumen.
"Ini bukan kasus baru. Dari tahun ke tahun kasus stok pangan selalu muncul karena keterbatasan supply," kata Ferry dalam pernyataan di Bandarlampung, Senin.
Ferry mengatakan upaya untuk meminimalisir risiko sangat penting agar tidak terjadi gangguan distribusi pangan dan harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan yang dapat memberatkan masyarakat.
"Lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dengan baik dalam arti meminimalisir risiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, kestabilan harga pangan sangat penting untuk menjaga laju inflasi tetap landai, apalagi tingkat inflasi nasional masih terpengaruh dari pergerakan harga kelompok bahan makanan.
"Kalau inflasi naik, dampaknya tentu negatif ke pertumbuhan ekonomi," kata Ferry.
Baca juga: Unila dukung program Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memastikan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan dan penguatan komoditas yang termasuk dalam Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Penugasan tersebut sesuai Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dapat dilaksanakan bersama dengan Perum Bulog.
Sebelas komoditas yang termasuk CPP antara lain beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia (sapi atau kerbau yang berasal dari ternak), gula, minyak goreng dan ikan.
Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan salah satu langkah awal dalam stabilisasi harga pangan seperti beras adalah dengan memperkuat stok.
Saat ini, Perum Bulog telah menyiagakan pasokan melalui pengadaan beras dalam negeri sebanyak 759.419 ton hingga pertengahan Juli 2024 serta impor sebanyak 2,2 juta ton.
Namun, pengadaan impor sedang menjadi sorotan setelah Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.
Baca juga: Jokowi harap pompanisasi tingkatkan produktivitas pertanian