Wapres sebut Papua tetap satu dan tidak dipecah-pecah
Selasa, 29 November 2022 13:09 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin beraudiensi dengan DPRD, MRP, dan Pemerintah Provinsi Papua di Kota Jayapura, Papua, Selasa (29/11/2022). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Jayapura (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan Papua tetap satu dan tidak dipecah-pecah meskipun daerah itu telah dimekarkan hingga menjadi enam provinsi.
"Meski secara administratif terdapat perbedaan, tetapi Papua sebagai satu kesatuan budaya tetap terjalin dalam rumah besar, Tanah Papua. Papua tetap satu, tidak dipecah-pecah, Papua tetap satu, hanya pelayanan administratif (yang berbeda)," kata Ma'ruf Amin saat beraudiensi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Selasa.
Ma'ruf Amin, selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP), mengatakan kehadiran provinsi baru itu merupakan sesuatu yang dapat mengubah pembangunan di Tanah Papua menjadi lebih cepat dan lebih merata.
"Negara telah melakukan kebijakan untuk menetapkan provinsi baru di Tanah Papua. Kehadiran provinsi baru ini agar disikapi bahwa ini adalah game changer, kunci yang mengubah desain pembangunan dan pelayanan publik, sehingga lebih dekat kepada akar rumput. Jadi, tidak terlalu jauh tapi didekatkan dengan masyarakat," jelasnya.
Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, menurut Ma'ruf Amin, memberikan amanat baru.
"Yaitu lahirnya badan khusus, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua, BPP otsus Papua. Ini yang baru sejak UU Nomor 21 (Tahun 2001). Ini menjadi tugas sekaligus kesempatan kita semua meletakkan fondasi bagi masyarakat Papua," katanya.
Dia juga mengajak semua pihak untuk memperkuat pola sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota terkait percepatan pembangunan Papua.
"Termasuk mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai pihak terkait lainnya sehingga harmonisasi di penyelenggaraan masalah keamanan," ujar Wapres.
Saat ini terdapat enam provinsi di Papua, yaitu Papua dengan Ibu Kota Jayapura, Papua Barat dengan Ibu Kota Manokwari, Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke, Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Jayawijaya, dan papua Barat yang belum diundangkan secara resmi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ma'ruf Amin: Papua tetap satu dan tidak dipecah-pecah
"Meski secara administratif terdapat perbedaan, tetapi Papua sebagai satu kesatuan budaya tetap terjalin dalam rumah besar, Tanah Papua. Papua tetap satu, tidak dipecah-pecah, Papua tetap satu, hanya pelayanan administratif (yang berbeda)," kata Ma'ruf Amin saat beraudiensi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Selasa.
Ma'ruf Amin, selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP), mengatakan kehadiran provinsi baru itu merupakan sesuatu yang dapat mengubah pembangunan di Tanah Papua menjadi lebih cepat dan lebih merata.
"Negara telah melakukan kebijakan untuk menetapkan provinsi baru di Tanah Papua. Kehadiran provinsi baru ini agar disikapi bahwa ini adalah game changer, kunci yang mengubah desain pembangunan dan pelayanan publik, sehingga lebih dekat kepada akar rumput. Jadi, tidak terlalu jauh tapi didekatkan dengan masyarakat," jelasnya.
Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, menurut Ma'ruf Amin, memberikan amanat baru.
"Yaitu lahirnya badan khusus, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua, BPP otsus Papua. Ini yang baru sejak UU Nomor 21 (Tahun 2001). Ini menjadi tugas sekaligus kesempatan kita semua meletakkan fondasi bagi masyarakat Papua," katanya.
Dia juga mengajak semua pihak untuk memperkuat pola sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota terkait percepatan pembangunan Papua.
"Termasuk mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai pihak terkait lainnya sehingga harmonisasi di penyelenggaraan masalah keamanan," ujar Wapres.
Saat ini terdapat enam provinsi di Papua, yaitu Papua dengan Ibu Kota Jayapura, Papua Barat dengan Ibu Kota Manokwari, Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke, Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Jayawijaya, dan papua Barat yang belum diundangkan secara resmi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ma'ruf Amin: Papua tetap satu dan tidak dipecah-pecah
Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor : Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
BGN: MBG disalurkan 5 hari sekolah, kecuali di daerah 3T dan stunting tinggi
29 March 2026 19:39 WIB
Gubernur Lampung: SDM, hilirisasi dan infrastruktur percepat pembangunan daerah
27 March 2026 15:25 WIB
Terpopuler - Pemerintah/Dewan/Peradilan
Lihat Juga
Kejati Lampung susun berkas perkara korupsi tiga ASN Kejari Bandarlampung
25 March 2023 13:38 WIB, 2023
Zulkifli sebut anggaran buka puasa bersama pejabat dialihkan untuk rakyat
24 March 2023 21:27 WIB, 2023
Gub Jateng Ganjar Pranowo tolak Israel berlaga pada Piala Dunia U-20 Indonesia
24 March 2023 4:43 WIB, 2023
Pramono Anung: Larangan buka puasa bersama hanya untuk pejabat pemerintahan
23 March 2023 19:12 WIB, 2023
Tiga narapidana teroris di Lapas Rajabasa ucap ikrar setia kepada NKRI
21 March 2023 12:45 WIB, 2023