Mubarok Soal Sikap Anis Matta
Minggu, 3 Februari 2013 16:00 WIB
Presiden PKS Anis Matta (tengah) mengangkat tangan bersama dengan Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrohman (kiri) dan Sekjen DPP PKS Taufik Ridho (kanan) seusai penetapan dan pergantian Presiden PKS di DPP PKS, Jakarta, Jumat (1/2/13). (FOTO ANTAR
Jakarta (Antara) - Sikap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Anis Matta terkait kasus suap impor daging sapi yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, dinilai untuk menjaga para kader PKS tetap solid.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan hal itu dalam acara bertajuk Kinerja Pemerintah dan Partai, Tren Anomali 2012 - 2013, di Jakarta, Minggu.
"Kami maklumi apa yang disampaikan Pak Anis adalah untuk ke dalam partai agar kader tetap solid," kata Mubarok
Menurut dia, para kader PKS tidak akan mempercayai Luthfi Hasan Ishaq itu terlibat kasus suap tersebut.
"Saya kira kader di bawah tidak akan percaya karena mereka terbiasa sami'na wa atta'na," katanya.
Sebelumnya Anis Matta menegaskan bahwa PKS menghadapi konspirasi besar menyusul Luthfi Hasan Ishaq yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Hal ini, Insya Allah membangunkan macan tidur PKS," kata Anis.
Menurut Anis Matta, penggantian jabatan Presiden PKS ini menjadi momentum kebangkitan PKS untuk bangkit menghadapi konspirasi besar.
Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota DPR LHI, dua direktur PT Indoguna Utama yaitu JE dan AAE, serta AF.
JE, AAE, dan AF ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa (29/1) malam.
JE dan AAE ditangkap KPK pada Selasa lalu di rumah AAE pada pukul 22.30 WIB di Cakung pasca menyerahkan uang senilai Rp1 miliar kepada Ahmad Fathanah di gedung PT Indoguna Utama, sedangkan AF ditangkap KPK di hotel Le Meredien Jakarta pada pukul 20.20 WIB bersama dengan seorang perempuan bernama Maharani, keempatnya kemudian dibawa ke gedung KPK.
KPK juga menyita barang bukti berupa uang yang dibungkus dalam tas plastik hitam senilai Rp1 miliar sebagai nilai komitmen awal untuk mengamankan komitmen kuota daging sapi, uang itu merupakan bagian nilai suap seluruhnya diduga mencapai Rp40 miliar.
(ANTARA).
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan hal itu dalam acara bertajuk Kinerja Pemerintah dan Partai, Tren Anomali 2012 - 2013, di Jakarta, Minggu.
"Kami maklumi apa yang disampaikan Pak Anis adalah untuk ke dalam partai agar kader tetap solid," kata Mubarok
Menurut dia, para kader PKS tidak akan mempercayai Luthfi Hasan Ishaq itu terlibat kasus suap tersebut.
"Saya kira kader di bawah tidak akan percaya karena mereka terbiasa sami'na wa atta'na," katanya.
Sebelumnya Anis Matta menegaskan bahwa PKS menghadapi konspirasi besar menyusul Luthfi Hasan Ishaq yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Hal ini, Insya Allah membangunkan macan tidur PKS," kata Anis.
Menurut Anis Matta, penggantian jabatan Presiden PKS ini menjadi momentum kebangkitan PKS untuk bangkit menghadapi konspirasi besar.
Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota DPR LHI, dua direktur PT Indoguna Utama yaitu JE dan AAE, serta AF.
JE, AAE, dan AF ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa (29/1) malam.
JE dan AAE ditangkap KPK pada Selasa lalu di rumah AAE pada pukul 22.30 WIB di Cakung pasca menyerahkan uang senilai Rp1 miliar kepada Ahmad Fathanah di gedung PT Indoguna Utama, sedangkan AF ditangkap KPK di hotel Le Meredien Jakarta pada pukul 20.20 WIB bersama dengan seorang perempuan bernama Maharani, keempatnya kemudian dibawa ke gedung KPK.
KPK juga menyita barang bukti berupa uang yang dibungkus dalam tas plastik hitam senilai Rp1 miliar sebagai nilai komitmen awal untuk mengamankan komitmen kuota daging sapi, uang itu merupakan bagian nilai suap seluruhnya diduga mencapai Rp40 miliar.
(ANTARA).
Pewarta : Anita Permata Dewi
Editor : M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
MPR nilai usulan ambang batas parlemen 7 persen terlalu tinggi bagi Parpol
23 February 2026 11:46 WIB
Prabowo ajak rakyat untuk tenang, jaga keluarga, dan percaya pada pemerintah
31 August 2025 18:36 WIB, 2025
Prabowo dan ketum parpol sepakat hapus tunjangan DPR serta moratorium kunker
31 August 2025 16:51 WIB, 2025
PDIP tak gentar lawan 17 parpol pada Pilkada Kabupaten Bogor, Jabar
01 September 2024 18:30 WIB, 2024