Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Penurunan perambah dari kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) wilayah Lampung dan Bengkulu masih kurang serius dilaksanakan hingga sekarang oleh tim terpadu.
        
Terkait itu, menurut Kepala Bidang TNBBS Wilayah II Lampung dan Bengkulu, Edi Susanto, saat dihubungi dari Bandarlampung, Selasa, perambah yang sebelumnya telah diturunkan oleh tim terpadu, kini kembali menggarap kawasan hutan lindung tersebut.
        
"Selama ini kucing-kucingan, kalau dilakukan operasi warga turun, tapi setelah tidak ada yang melakukan pemantauan maka warga justru 'naik' (menggarap hutan lindung)  kembali," ujarnya.
        
Sebelumnya, Kepala Balai TNBBS Jhon Kenedy mengatakan, biaya operasi penurunan perambah itu membutuhkan biaya miliaran rupiah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menyelamatkan hutan.
        
"Solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah seperti tidak mendapat sambutan yang positif oleh warga kawasan hutan lindung itu," katanya.
        
Padahal, solusi tersebut cukup menjanjikan bagi warga yang serius ingin mengubah nasibnya.
        
Pemerintah menawarkan solusi berupa transmigrasi ke Kalimantan Barat, yang mana warga nantinya mengelola perkebunan sawit dengan penghasilan yang dijanjikan dalam waktu enam bulan dapat membeli sebidang tanah dan rumah.
        
Solusi lainnya, pemerintah menawarkan adanya program HTR seluas 16 ribu hektare bagi warga eks perambah dan warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
        
Sementara itu, tim gabungan penurunan perambah yang dilakukan kali ini melibatkan sekitar 300 personel dari unsur Polri, TNI, Polhut dan TNBBS.
        
Operasi tersebut dilakukan di empat titik di Kabupaten Kaur, Bengkulu dan satu titik di Simpang Kandis, Lemong, Lampung Barat.
        
Tim operasi memutus jembatan penghubung satu desa ke desa lain, untuk mengantisipasi agar perambah tidak lagi naik ke atas kawasan