#UU CIPTA KERJA

Presiden Joko Widodo mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur agar perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Presiden Jokowi, dalam konferensi ...

Presiden Joko Widodo membantah jika ada penghapusan terkait Upah Minimum Regional (UMR) baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun sektoral provinsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). ...

Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari meminta Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis mengusut tuntas dan melakukan langkah hukum terhadap oknum polisi yang sudah menghambat, menghalangi tugas jurnalis dengan ...

UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang jauh lebih luas dari persoalan ketenagakerjaan dan diyakini memiliki manfaat terkait berbagai aspek terkait perekonomian nasional secara keseluruhan. ...

Presiden RI Joko Widodo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK). "Ada juga berita Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong ...

Presiden RI Joko Widodo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. "Saya tegaskan Undang-Undang Cipta Kerja ini ...

Presiden Joko Widodo mengatakan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait UU Ciptaker akan diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. ...

Presiden Joko Widodo memberikan 10 bantahan mengenai disinformasi mengenai Ominibus Law UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. "Saya melihat unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja ...

Presiden Joko Widodo menilai penerapan Undang-undang Cipta Kerja dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. "UU Cipta Kerja ini mendukung upaya pemberantasan korupsi, ini jelas karena ...

Presiden Joko Widodo menyebutkan ada tiga alasan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dibutuhkan di Indonesia dalam situasi pandemik COVID-19. "Dalam rapat terbatas tersebut saya tegaskan ...